RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Senator atau anggota DPD RI Prof. Dr. Jhon Pieris mengusulkan pemilu pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) dipisahkan kembali.
"Ke depan itu harus ditinjau ulang, istilahnya harus dipisahkan kembali seperti ke zaman (pemilu) sebelumnya," kata Jhon Pieris dalam Dialog Kenegaraan bertema "Evaluasi Pemilu Serentak, Bisakah Pileg dan Pilpres Dipisah Lagi?", di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2019).
Jhon Pieris menyebutkan beberapa catatan penting mengapa dia mengusulkan pemilu pilpres dan pileg dipisahkan kembali.
Pertama, kesiapan kelembagaan kurang. Pemerintah kurang memprediksi apa yang akan terjadi. "Kesiapan kelembagaan menurut saya itu nihil. Mencoba mencari bentuk yang baru tetapi mengatur strategi pemiu itu tidak mampu," ujar senator dari Maluku itu.
Kedua, yaitu dengan pilpres dan pileg serentak, politik nasional itu tercurahkan ke pilpres. Juru debat dan juru bicara capres lebih mengkampanyekan capres yang diusung dari partainya.
"Tetapi sesungguhnya mereka itu juga menjual diri mereka supaya orang kenal. Jadi lari dari substansi capres yang diinginkan seperti apa," katanya.
Ketiga, menurut Jhon Pieris, tidak ada debat caleg sama sekali. Sehingga orang membeli atau menjual kucing dalam karung.
Dia mencontohkan, ada 4 guru besar (profesor) dan 5 doktor anggota DPD yang kembali mencalonkan diritumbang semua karena tidak punya uang. Keempat profesor tersebut adalah Wakil Ketua DPD Darmayanti Lubis, Farouk Muhammad, Dailami Firdaus dan dirinya sendiri.
"Kita tidak mungkin memainkan budaya politik seperti itu, membeli suara dan sebagainya. Saya ditawari 3 orang yang meminta Rp100 juta dengan menjanjikan 10.000 suara. Saya tidak mau dan kalau pun saya ada uang saya tidak mau," tegas Jhon Pieris.
Menurut guru besar hukum tata negara UKI itu, demokrasi telah dirusak dengan cara-cara politik uang yang menguntungkan dinasti politik dan yang yang pasti orang yang punya modal.
"Menguntungkan orang-orang yang memang bukan bidangnya di situ, mungkin dia artis, aktivis yang baru muncul lalu di becking dengan uangnya yang cukup banyak, itulah yang dipilih," ujar Jhon Pieris.
Oleh sebab itu, tegas dia, ke depan pilpres dan pileg harus dipisahkan lagi. Dari segi hukum tata negara tidak ada masalah. Apalagi bangsa ini dalam transisi politik dan transisi demokrasi, wajar saja mencari bentuk itu tidak sempurna dan terus dievaluasi.
"Sebagai anggota DPD saya merasakan sekali di lapangan. Kita terkena dampak semuanya itu dan karena itu harus dipisahkan," usul Jhon Pieris yang berbicara dalam diskusi itu bersama anggota Fraksi Golkar DPR RI, Hetifah Sjaifudian dan peneliti senior LIPI, Siti Zuhro.
Reporter: Syafril Amir