RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution, mendukung langkah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), yang akan membangun kembali Rumah Tahanan (Rutan) Klas IIB Siak, pasca kerusuhan dan kebakaran Rutan akhir pekan kemarin.
Menurut Wagubri, pembangunan kembali Rutan tersebut merupakan kewajiban Kemenkumham untuk menampung kembali narapidana yang semula berada di Rutan Siak. Sementara saat ini penghuni rutan dititipkan di beberapa Rutan dan Lapas yang ada di Riau.
“Itu kewajiban mereka untuk membangun kembali, tapi memang faktanya sulit untuk menampung semua napi di lapas. Lapas tidak ada yang sesuai dan semua over kapasitas,” ujar Wagubri, Selasa (14/5/2019), di Kantor Gubernur Riau.
Disinggung mengenai keinginan Menkumham Yasona Laoly meminta bantuan Pemerintah Provinsi Riau untum ikut andil membantu pembiayaan pembangunan Rutan Klas IIB Siak, yang sudah tidak bisa lagi dihuni, Jenderal bintang satu ini mengatakan, pada prinsipnya Pemprov Riau mendukung, karena yang dijalankan oleh Kemenkumham merupakan langkah yang baik.
“Keinginan itu hal yang biasa. Keinginan itu hal yang baik, apapun hal yang baik kita dukung. Tapi kita lihat kemampuan kita, sampai di mana bisa untuk membantu,” kata Wagubri Edy Natar.
Sebelumnya diberitakan, Menkumham Yassona Laoly, meninjau langsung kondisi terakhir Rutan Klas IIB Siak bersama Gubernur Riau, Syamsuar, Senin kemarin, pasca terjadinya kericuhan dan kebakaran yang mengakibatkan Rutan memungkinkan lagi dihuni oleh ratusan warga binaan.
Yasonna Laoly, mengatakan, akan segera dilakukan langkah temporer atau perbaikan terlebih dahulu. Dan kejadian kerusuhan serta pembakaran Rutan tersebut, tidak layak ditempati oleh 648 warga binaan. Menteri meminta kepada Gubernur Riau, Syamsuar, untuk menyumbangkan dana pemda setempat untuk pembangunan Rutan.
"Langkah pertama kita benahi terlebih dahulu. Ini sudah tidak layak dihuni kembali bagi warga binaan. Pak Gubernur, kalau ada dana gak salah dibantu," harap Menkumham.
Sementara, Gubernur Riau, Syamsuar, saat dikonfirmasi, tidak ingin menjawab hasil kunjungan di Rutan Siak. Gubri juga tidak ingin mengomentari terkait dengan semakin penuhnya lapas di Riau, dan perlu ada pembangunan lapas yang baru. Menurut Gubri, penuhnya lapas di Riau merupakan tanggung jawab Kanwil Kemenkumham.
“Ndak tau saya itu, kebijakan Kanwil, bukan kita,” tegas Gubri Senin (13/5/2019).
Reporter: Nurmadi