RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menegaskan, TNI memiliki satu komitmen bahwa politik PNI adalah politik negara sehingga TNI tidak ikut dalam pileg maupun Pilpres.
“Dengan demikian TNI netral dalam pelaksanaan pileg dan pilpres. Selama penyelenggaran Pemilu 2019 netralitas prajutit tetap terjaga,” tegas Hadi dalam Rapat Kerja dengan Komite I DPD RI, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/5/2019).
Rapat kerja juga dikuti Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Kapolri Jenderal Pol Tito Tito Karnavian, Wakil Kepala BIN Letnan Jenderal (Purn) Teddy Lhaksmana, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kejaksaan Agung.
Raker yang mengevaluasi pengelenggaraan Pemilu Serentak 2019 itu, dipimpin Ketua Komite I DPD RI Benny Rhamdani yang juga dihadiri langsung oleh Oesman Sapta, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Ahmad Muqowam, Wakil Ketua Komite I Fahira Idris dan Fachrul Razi.
Panglima mengungkapkan, TNI bersama Polri telah mengerahkan hampir seluruh personel untuk menjaga kelancaran pelaksanaan pemilu. Begitu juga dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi hingga pengumumkan hasil Pemilu tanggal 22 Mei nanti.
“Kami memprediksi adanya indikasi ketidakpuasan dari beberapa pihak dan dapat mengakibatkan aksi saat penetapan hasil oleh KPU nanti. TNI akan antisipasi menggunakan pendekatan teroterial kepada masyarakat untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara,” pungkas Hadi Tjahjanto.
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menilai, rangkaian panjang operasi menjaga keamanan dan kelancaran pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 dilaksanakan sangat panjang selama 1 tahun satu bulan ini merupakan konsekwensi yang harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang.
“Polri akan terus bekerja menjamin keamanan dan kelancaran pelaksanaan pemilu, sampai tahap akhir dan menjamin rasa aman dan keamanan negara, maka jika ada yang mencoba mengganggu stabilitas keamanan maka petugas dapat melakukan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku dan situasi yang terjadi. Apalagi ada aksi untuk bermaksud menggulingkan pemerintah yang sah maka penegak hukum akan melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu,” tegas Tito.
Sedangkan Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan intervensi terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu. “Perlu kami tegaskan, pemilu diselengarakan KPU secara mandiri dan ketat dan pemerintah tidak melakukan intervensi satu incipun,” tegas Tjahjono.
Mendagri juga mengatakan bahwa pihak mendukung pelaksanaan pemilu berjalan baik dan mendukung netralitas ASN dalam pemilu. “Kita perlu menghormati setiap proses dan tahapan pemilu yang ada sampai ditetapkan nanti,” ujar Tjahjo Kumolo.
Reporter: Syafril Amir