RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA – Indonesia memproyeksikan empat koridor proyek untuk program Belt and Road Initiative (BRI) bersama dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
Menko Maritim Luhut Pandjaitan menilai BRI telah menjadi alternatif untuk mendukung proyek-proyek pembangunan, hal ini menunjukkan bahwa China sebagai aktor utama mampu menanggapi kebutuhan masyarakat internasional.
“Indonesia mengalokasikan empat koridor untuk proyek BRI. Itu di Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Pulau Bali yang terkenal. Jumlah total populasi keempat provinsi ini di atas 30 juta orang. Kecuali untuk Bali, ketiga provinsi tersebut memiliki angka kemiskinan sekitar 7 hingga 9 persen,“ ujar Menko Luhut saat menjadi pembicara pada Forum Tematik pada KTT Belt and Road Inisiative di Beijing Kamis (25/4) melalui keterangan tertulisnya yang diterima, Minggu (28/4).
Menko Luhut berharap proyek-proyek BRI mampu berkontribusi dalam pengurangan tingkat kemiskinan, terlebih untuk ketiga provinsi, sebab kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan melindungi lingkungan hidup.
“Tolak ukur keberhasilannya adalah ketika ia dapat mengurangi tingkat kemiskinan dengan membuka peluang kerja lokal,” kata Menko Luhut.
Terlebih saat ini kata Menko Luhut, kerjasama ekonomi dengan luar negeri adalah hal yang tidak bisa dihindari saat ini.
“Tidak ada wilayah yang dapat bertahan dengan menutup perbatasannya dari perdagangan. Indonesia percaya pada keterbukaan, pragmatisme, dan inovasi,” ujarnya.
Pada hari itu, Menko Luhut sekaligus menyaksikan penandatanganan kerja sama peningkatan ekonomi kawasan, yang ditandatangani oleh Deputi Infrastruktur Kemenko Kemaritiman Ridwan Djamaluddin dan Vice Chairman National Development and Reform Comission (NDRC) Ning Jizhe. Salah satu proyek kerjasama adalah Pelabuhan Kuala Tanjung.
“Kita manfaatkan network China untuk meningkatkan performa Kuala Tanjung ini. Mereka bersedia memanfaatkan network mereka untuk menggunakan jasa pelabuhan Kuala Tanjung,” kata Menko Luhut.
Dalam pidatonya, Luhut juga mengatakan Presiden telah memerintahkan bahwa jalan tol dari Siantar ke Danau Toba harus selesai pada tahun 2021. Sehingga dapat meningkatkan jumlah wisatawan ke Danau Toba. Presiden sudah perintahkan agar pembangunan Mandalika, Banyuwangi, Danau Toba, Borobudur dan Toraja.
Pada kesempatan ini Deputy Ning menyatakan keinginan NDRC untuk dapat berpartisipasi dalam beberapa proyek infrastruktur di Indonesia, Menko Luhut pun mempersilakan mereka untuk mencoba turut serta dalam pembangunan infrastruktur Indonesia dengan syarat standar lingkungan yang baik, pendekatan pembangunan terpadu, pemanfaatan tenaga kerja Indonesia, alih teknologi, dan berpedoman pada standar internasional.
Diketahui pembicara lainnya dalam forum ini John Walter, President International Organization for Standardization (ISO), DescriptionEssam Abdel-Aziz Sharaf, mantan Perdana Menteri Mesir, Damir Krsti?evi?, Wakil PM Kroasia dan beberapa menteri negara lainnya.