RIAUMANDIRI.CO, GARUT - Mantan Kapolsek Pasirwangi Garut AKP Sulman Aziz melaporkan dugaan pelanggaran yang ada di satuannya ke lembaga bantuan hukum Lokataru. Sulman mengaku pernah mendapatkan perintah dari atasannya untuk memenangkan pasangan calon 01 Jokowi dan Ma'ruf Amin di Pilpres.
Sebelum berbicara mengenai perintah itu, Sulman lebih dulu membahas mengenai mutasi dirinya dari pos orang nomor satu di Polsek Pasirwangi. Menurut Sulman, dia dipindahkan karena pernah berfoto dengan tokoh pemenangan pasangan calon 02.
"Saya merasa telah dizolimi, telah disakiti, termasuk keluarga saya, istri saya, anak saya. Saya telah dimutasikan dari posisi saya ke Polda Jawa Barat. Dikarenakan saya berfoto dengan tokoh agama, tokoh NU kecamatan Pasirwangi. Yang kebetulan beliau itu ketua deklarasi Prabowo-Sandi," kata Sulman di Kantor Lokataru, Rawamangun, Jakarta Timur, seperti dilansir detik.com, Ahad (31/3/2019).
Sulman beralasan foto tersebut merupakan dokumentasi untuk laporan tugasnya ke Kapolres Garut. Selain itu, dia mengaku difitnah karena dituduh memobilisasi 9 kepala desa memilih Prabowo-Sandi.
"Saya dianggap memobilisasi kepala desa di Polsek Pasir Wangi untuk memberikan dukungan kepada nomor 02," jelasnya.
Padahal menurutnya, justru 9 kepala desa yang meminta bantuan terkait keamanan. Para kepala desa dipanggil oleh Polda Jawa Barat untuk diperiksa terkait dana desa.
"Mereka itu menyampaikan kepada saya dan minta perlindungan kepada saya bahwa mereka habis dipanggil oleh Polda Jawa Barat. Diperiksa dalam rangka dana desa dan bansos," ucapnya.
Sulman mengaku bingung kepada siapa dia melaporkan mutasi yang dialaminya. Dia mengatakan tidak percaya laporannya akan diproses di Divisi Propam.
"Saya adalah bawahan, siapa yang ingin mendengarkan laporan saya," ucapnya.
Dia mengatakan foto yang dipermasalahkan terjadi pada 25 Februari 2019. Beberapa minggu kemudian Sulman mendapat mutasi tanpa alasan yang jelas.
"Nggak ada di dalam TR, nggak ada keterangan alasan dimutasi," jelasnya.
Sulman mengaku mengetahui alasan mutasi dari anggotanya yang dipanggil Polres Garut. Para anggotanya ditanya terkait dugaan dukungan Sulman pasa paslon 02.
"Propam Polda Jawa Barat yang ditanyakan apa hubungan saya dengam Ustaz Zamzam dan apa yang sampaikan oleh saya ketika bertemu kepala desa," jelasnya.
Sulman sendiri juga mengaku pernah diminta memetakan pemilih di wilayahnya. Dia mengaku diperintah Kapolres Garut Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna untuk mendukung paslon 01 melalui forum rapat dan diancam mutasi bila paslon 01 kalah di wilayahnya.
"Dari saya kepada kami adalah Pak Kapolres. Saya nggak tahu apakah perintah itu secara estafet dari atas atau tidak. Yang jelas saya diperintahkan oleh beliau. Agar kita diperintahkan mendukung paslon 01, dan ada ancaman juga kalau seandainya paslon 01 di wilayah masing-masing," ucapnya.
Sulman sendiri saat ini akan segera menjabat sebagai Kanit Seksi Pelanggaran Gakkum Direktorat Lalu Lintas Jawa Barat. Direktur Lokataru Haris Azhar mengatakan dia mengantongi data galangan dukungan untuk paslon tertentu pada Pilpres 2019.
"Jadi sejarahnya adalah pendataan itu hasil galangan. Artinya sebelumnya diminta paran kapolsek melakukan penggalangan setelah dilakukan penggalangan dilihat hasilnya maka keluarlah format-format itu," ucap Haris.
Kapolres Garut Bantah Kesaksian AKP Sulman
Dimintai konfirmasi terpisah, Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna menyangkal kesaksian Sulman. Dia bersumpah tidak pernah memerintahkan Sulman untuk menggalang dukungan kepada Jokowi.
"Wah Demi Allah, sumpah saya nggak bisa berdiri kalau saya ngomong gitu," tutur Budi saat dimintai konfirmasi detikcom.
Beberapa waktu sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen Iqbal mengatakan Polri memang mengumpulkan data di lapangan, tapi itu sama sekali tidak terkait dengan politik praktis. Pengumpulan data, lanjut Iqbal, dilakukan untuk memetakan potensi kerawanan. Iqbal memastikan polisi netral dalam Pilpres, siapapun polisi yang bertindak tak netral akan ditindak.
"Strategi keamanan dan mempunyai data, data fix data apa pun, tidak ada kaitannya dengan motif politik kita wajib mengetahui dapil, juga daerah mana yang terkonsentrasi paslon A dan paslon B. Untuk apa? kita ingin melakukan proses pengamanan di situ. Ini adalah wajar yang sudah kita lakukan dari tahun ke tahun, begitu kan," kata Iqbal kepada wartawan di Jakarta.
Iqbal mengatakan strategi serupa pun dilakukan untuk pengamanan dalam pemilihan level kepala desa. Pengetahuan mengenai massa akan menentukan strategi pengamanan.
"Di dalam pilkades itu, kita sudah memetakan siapa sebenarnya yang mendominasi. Agar apa, agar kami bisa menentukan strategi pengamanan yang tepat. Begitu kan. Jadi sama sekali tidak ada motif politik, jadi tegas sekali bapak Kapolri mengeluarkan TR-nya. Artinya, siapa pun yg tidak netral akan kami proses, ada mekanismenya. Kan sudah banyak yang sudah dibuktikan ada seorang wakapolda dan juga oknum-oknum. Sudah, kode etik bahkan ada yang dicopot. Prinsipnya itu siapa pun yang melalukan, pelanggaran terhadap netralitas akan kami proses dan ada mekanismenya," tutur Iqbal.