SELATPANJANG (HR)-Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti H Irwan, mengakui pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan transparan serta melaksanakan aspek Governency telah berhasil meraih predikat WTP. Sekaligus juga berhasil menekan angka kemiskinan yang terjadi selama ini di kabupaten terluar bagi Provinsi Riau itu.
Pengelolaan keuangan daerah kata Irwan, dilakukan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat. Hal itulah yang dilakukan Pemkab Meranti sejak kurun lima tahun belakangan ini. Sehingga kabupaten termuda di Provinsi Riau tersebut telah mampu mensejejarkan dirinya dengan kabupaten/ kota yang jauh lebih dulu dimekarkan.
Hal ini diungkapkan Bupati Kepulauan Meranti H Irwan, saat menghadiri kuliah umum Pengelolaan Keuangan Negara yang digelar oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), bekerjasama dengan Fisipol Universitas Riau, bertempat di Aula Fisipol UNRI, akhir pekan lalu.
Pengeloaan keuangan daerah sebut Irwan, dengan tetap mengedepankan aspek transparansi dan bertanggung jawab dan dampaknya telah berhasil menekan angka kemiskinan yang terjadi selama ini.
Seperti diketahui sejak 5 tahun terakhir, Pemda Meranti telah berhasil menekan angka kemiskinan dari sebelummya posisi itu bertengger di angka 60 persen, dan saat ini telah mampu ditekan hingga menjadi 34 persen.
Keberhasilan itu lanjut Irwan, tidak lain berkat program-program berbasis kerakyatan yang dijalankan oleh Pemkab Meranti. Juga dengan kemampuan memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan semakin baiknya kualitas SDM di daerah.
Dalam kuliah umum tersebut Ketua BPK RI Dr Harry Aziz, MA sebelumnya juga menekankan dalam pengeloaan keuangan daerah bukan saja hanya menekankan pada aspek Governency, tapi yang terpenting adalah efek pengelolaan keuangan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Dijelaskan Harry, saat ini BPK RI tengah berupaya mengarahkan pengelolaan keuangan daerah sesuai amanat UU 1945. Yakni bertanggung jawab, bersifat terbuka, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Di Riau sendiri seperti diakui Harry, dari 12 Kabupaten Kota yang telah memperoleh opini WTP baru 7 daerah. "Bagi pemerintah daerah yang belum memperoleh WTP berarti belum lulus mengelola keuangan,"ujarnya.
Indikator pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah lanjut Harry, mengacu pada kemakmuran kemiskinan, pengangguran, kesenjangan pendapatan, Indeks pembangunan manusia.
Turut hadir pada kegiatan tersebut Ketua BPK RI Wilayah Riau Triangoro SE, MM, Rektor UNRI Prof. Dr. Aras Mulyadi, serta dari Pusdiklat BPK Dwi Setiawan.(adv/hms).