RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membela Amien Rais, yang menyebut gejala kecurangan luar biasa dalam pemilu terjadi sejak enam bulan lalu. BPN meminta Bawaslu dan aparat berlaku adil.
"Kecurangan terstruktur makin nyata dan meningkat. Jika Bawaslu dan aparat tidak adil, rakyat yang akan melawannya dengan people power," kata juru debat BPN Prabowo-Sandi, Sodik Mudjahid, kepada wartawan, Jumat (1/3/2019).
Amien Rais juga melontarkan 'ancaman' akan ada perang politik jika terjadi kecurangan dalam pemilu. Sodik menganggap pernyataan tersebut wajar dan membandingkan dengan terminologi 'perang total' yang pernah disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
"Jika Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan 'perang total', maka wajar jika AR (Amien Rais) mengatakan 'perang politik'. Perang politik lebih konstitusional dibanding perang total dalam pilpres, apalagi dikatakan oleh Kepala Staf Presiden," ujar politikus Gerindra ini.
Sebelumnya, Amien Rais mendukung aksi Forum Umat Islam (FUI) yang digelar di kantor KPU. Ia menilai sudah ada gejala kecurangan luar biasa sejak enam bulan lalu.
"Jadi Saudara-saudara, saya mendukung dengan penuh yang dilakukan para ulama-habib. Jadi kalau kita mau jujur, sejak 6 bulan yang lalu sudah kentara adanya gejala-gejala kecurangan yang luar biasa," kata Amien di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (1/3).
Amien Rais juga meminta agar pemilu dilakukan dengan jujur dam transparan. Amien meminta jangan salahkan jika ada perang politik bila terbukti terdapat kecurangan.
"Kita punya niat yang sangat baik, kalau pemilu itu nanti itu betul-betul transparan, jujur, adil, maka siapa pun yang menang dan kalah akan terima. Tapi kalau gejala-gejalanya, maaf, kita juga ada tim IT yang luar biasa," kata Amien.
"Kalau sampai terbukti nanti ada kecurangan yang sistematik, kemudian masif, terukur, maka jangan pernah menyalahkan kalau kita akan melakukan aksi-aksi politik, bukan perang total ala Moeldoko, bukan, tapi kita perang politik, mengawasi demokrasi bahwa kebenaran harus ditegakkan," sambungnya.