RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Presiden GOPAC/Wakil Ketua DPR RI mengharapkan agar anggota parlemen, auditor badan-badan pemeriksa keuangan, masyarakat sipil, serta pemangku kepentingan lainnya terus mempromosikan pentingnya akuntabilitas dan transparansi melalui gerakan global anti-korupsi.
"Sebagai bagian dari ASEAN, kita perlu aktif berkolaborasi dan mempromosikan pentingnya akuntabilitas serta transparansi ini di kawasan Asean," kata Fadli Zon dalam seminar bertema “Membangun Fondasi Kerjasama di Masa Depan dalam Mempromosikan Akuntabilitas dan Transparansi di Asia Tenggara", di Jakarta, Selasa (26/2/2019).
Seminar bersama yang diselenggarakan tiga lembaga regional di lingkungan ASEAN itu, yaitu Aseam (Association of Southeast Asian Nations), ASEANSAI (ASEAN Supreme Audit Institutions), dan AIPA (ASEAN Inter Parliamentary Assembly) dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Menurut Fadli Zon, demokrasi hanya bisa berjalan melalui pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Persoalannya kata Fadli Zon, sebagian besar negara-negara ASEAN masih hidup dalam demokrasi semu.
"Semangat kita untuk mempengaruhi negara-negara yang kurang demokratis selama ini selalu terganjal akibat adanya prinsip non-intervensi yang selama ini dijunjung ASEAN. Selain itu, kita semua juga masih terjebak pada masalah korupsi. Isu korupsi telah mengganggu tata kelola pemerintahan, serta menghancurkan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara. Korupsi telah mencuri hak-hak rakyat untuk mencapai kesetaraan dan kemakmuran," ujarnya.
Dikatakan politisi Partai Gerindra itu, memberantas korupsi tak mungkin dilakukan sendirian. Pemerintah dan parlemen di semua negara harus bekerjasama mengatasi persoalan ini. Selain itu penting kerjasama lembaga auditor negara untuk memastikan proses pembangunan di tiap-tiap negara ASEAN berlangsung akuntabel dan transparan.
"Sebagai Presiden Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC), Fadli mengungkapkan, sejak GOPAC didirikan tahun 2002, telah aktif terlibat dalam jaringan anti-korupsi global, serta mendorong kerjasama anti-korupsi di antara anggota-anggota parlemen.
Hingga Februari 2019, GOPAC telah memiliki 1.397 anggota di seluruh dunia, yang terbagi dalam 62 National Chapters, serta 5 Regional Chapters, yaitu Arab, Afrika, Asia Tenggara, Oseania, dan Amerika Latin. GOPAC adalah satu-satunya jaringan internasional anggota parlemen yang didedikasikan untuk memberantas korupsi, serta terciptanya pemerintahan yang baik.
Bersama dengan Islamic Development Bank (ISDB), UNDP, dan Westminster Foundation for Democracy (WFD), GOPAC telah mengembangkan “Buku Pegangan Parlemen” sebagai pedoman bagi anggota Parlemen untuk mengimplementasikan SDGs. Sampai sekarang, buku pegangan ini telah diterjemahkan ke sejumlah bahasa.
Ke depan kata Fadli Zon, GOPAC memperkuat peran parlementer dalam mempromosikan transparansi dan akuntabilitas, ada empat hal yang saya kira harus diperhatikan.
"Pertama, kita harus memastikan proses pembangunan demokrasi di kawasan ASEAN. Konsolidasi demokratis ini sangat penting, karena tanpa demokrasi, tak akan ada proses partisipatif dan juga transparansi," jelas Fadli.
Kedua, perlu dipastikan bahwa konsensus ASEAN dibangun di atas komitmen transparansi dan akuntabilitas. Semua negara ASEAN harus berkomitmen terhadap demokrasi, sesuai isi Piagam ASEAN. Adanya sistem konsensus dalam organisasi ASEAN tak boleh dijadikan penghalang menolak demokrasi, transparansi dan akuntabilitas.
Ketiga, mendorong Parlemen negara-negara ASEAN untuk memperkuat mekanisme pengawasan keuangan publik dengan membentuk “Public Accounts Committee” (PAC). Gagasan ini sangat penting, karena parlemen tidak hanya berperan menyetujui anggaran, tetapi juga dalam meninjau, mengawasi, serta meminta pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan anggaran. PAC ini harus bekerja sama dengan seluruh badan pemeriksa keuangan yang ada di ASEAN.
Keempat, mendorong AIPA untuk terlibat dalam isu-isu tadi. Isu-isu konsolidasi demokrasi, transparansi, serta akuntabilitas, harus menjadi isu kunci di kalangan anggota parlemen ASEAN. Melalui fungsi konstitusionalnya, anggota parlemen harus memposisikan diri sebagai pemimpin dalam menerapkan prinsip-prinsip ini di kawasan.
"ASEAN adalah organisasi sekaligus kawasan yang strategis. Jika kita bisa mendorong transparansi, akuntabilitas, serta demokrasi di kawasan Asia Tenggara, maka dampaknya akan sangat besar sekali, terutama bagi kemajuan kawasan ASEAN," terang Fadli Zon.
Reporter: Syafril Amir