RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Komisi III DPRD Riau bakal membeberkan sejumlah persoalan yang masih belum dituntaskan Gubernur sebelumnya kepada Gubernur Riau Syamsuar dan Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution.
Hal ini diungkapkan Sekretaris Komisi III DPRD Riau, Suhardiman Amby, Senin (25/2/2019). Menurut Suhardiman, setidaknya ada 34 persoalan yang ada di provinsi Riau yang harus diselesaikan oleh Syamsuar dan Edy Natar.
"Syamsuar akan memiliki beban pekerjaan yang ditinggalkan oleh pendahulunya. Ada 34 persoalan yang harus mereka tahu dan selesaikan, baik sifatnya reformasi total atau sebagian, atau hanya memotong bagian yang sudah membusuk saja," kata pria yang akrab disapa Datuk ini.
Politisi Hanura ini menambahkan, salah satu persoalan yang akan diekspos adalah tentang aset Pemprov Riau yang saat ini sudah banyak dikuasai oleh oknum pejabat dan mantan pejabat yang tidak bertanggungjawab.
"Kita akan sampaikan berapa luas tanah kita yang dikuasai oleh pejabat yang melakukan kongkalikong sehingga Pemprov kalah di persidangan, contohnya saja tanah di Unri, Sam Ratulangi, SMA plus, dan masih banyak lainnya," papar Suhardiman.
Tak hanya itu, masalah lain ia mencontohkan permasalahan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang banyak kinerjanya kurang bagus namun menghabiskan 70 persen APBD Riau.
"Kita perlu bangun sebuah sistem sehat, ASN kita jumlah dan kinerja tidak sesuai, pak Syamsuar harus menghitung beban kerja mereka. Apabila beban kerja sudah dihitung, ASN ini nantinya bisa dirolling sesuai dengan kemampuannya, sedangkan ASN yang kerjanya hanya duduk manis dan hanya sekedar absen sebaiknya di pensiun muda kan," tegas Datuk.
Tak hanya itu, Datuk juga meminta dilakukan penghitungan beban kerja honorer yang ada saat ini.
"Itu baru dua, masih ada 32 lagi, tapi nanti kita sampaikan langsung, mulai dari bidang pendidikan, BUMD, kesehatan, dan lainnya. Tidak ada yang prioritas karena 32 ini sangat penting," tukasnya.