RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Capres petahana Joko Widodo meminta pihak-pihak yang menyangsikan pembangunan jalan desa sepanjang 191.600 km untuk melakukan pengukuran sendiri. Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjawab Jokowi.
"Itu tugas pemerintah untuk meyakinkan kita," ujar Dahnil saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (21/2/2019).
Dahnil sebelumnya menyoroti pernyataan Jokowi--yang disampaikan di debat kedua Pilpres 2019--soal pembangunan 191 ribu kilometer jalan desa yang menurutnya sama dengan 4,8 kali keliling bumi atau 15 kali diameter bumi. Dia heran, apakah jalan sepanjang itu dibangun dengan 'simsalabim' atau bagaimana.
Bagi Dahnil, tugas pemerintah memang meyakinkan masyarakat akan data-data yang dipertanyakan. Jika tak mau, dia menyebut pemimpin terpilih lewat Pilpres 2019--yang mana dia yakin itu adalah Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno--bakal melakukannya.
"Kalau beliau tidak mau meyakinkan publik terkait kebenaran data itu, ya serahkan saja pemerintahan pada Pemilu 2019 nanti secara legal kepada Pak Prabowo, karena meyakinkan publik terkait dengan data dan fakta itu adalah tugas pemerintah, dan saya yakin Pak Prabowo tidak akan pernah jawab keraguan publik dengan cara begitu," sebut Dahnil.
Dahnil juga berbicara soal data BPS. Menurutnya, BPS tak merekam data yang kemudian jadi pertanyaannya.
"Data BPS tidak merekam terkait dengan jalan tersebut, wajar kemudian saya dan banyak pihak ragu karena banyak data-data kementerian bisa berbeda satu dengan lainnya. Contoh data masing-masing kementerian saja bisa berbeda-beda dengan BPS, karena ada ego sektoral. Jadi sangat wajar publik ragu dengan kebenaran data tersebut," sebut Dahnil.
"Kedua, TKN melalui Ace Syadzily mengakui bahwa itu bukan pembangunan jalan desa yang baru, tapi perbaikan. Jadi, berbeda dengan ucapan Pak Jokowi di debat yang menyatakan membangun, membangun dengan perbaikan itu dua hal yang berbeda," imbuhnya.
Dahnil mengatakan debat kemarin yang mengambil tema infrastruktur, bila bicara dalam konteks negara dan kebijakan, infrastruktur merupakan bagian dari alokasi belanja modal. Sedangkan, lanjut dia, Dana Desa ialah bagian dari alokasi dana perimbangan di mana alokasinya tidak spesifik untuk infrastruktur.
Kembali ke data-data, Dahnil menegaskan keraguannya merupakan hal wajar. Dia menyoroti sejumlah data yang dipaparkan Jokowi dalam debat yang menurutnya banyak keliru.
"Sangat wajar saya dan publik ragu dengan data tersebut. Selain tak terekam secara resmi oleh BPS, juga berulang kali Pak Jokowi menyampaikan data keliru dalam debat kemarin dan semua data-data yang keliru tersebut tidak diakui dan tidak ada pernyataan memohon maaf atas kekeliruan tersebut," sebut Dahnil.
Sebelumnya diberitakan, Jokowi mengatakan ada yang menyebut tidak mungkin dibangun jalan desa sepanjang 191 ribu km. Jokowi menekankan, hasil dari dana desa tidak melulu dibangun jalan. Ada yang dibangun infrastruktur lain seperti PAUD atau irigasi.
"Kalau, ini kan kita sudah 4 tahun lebih banyak konsen ke infrastruktur. Catatan saya sampai akhir 2018 kemarin telah dibangun 191 ribu km jalan desa. Ada yang tanya nggak mungkin 191 ribu, itu panjang banget. Panjang gimana? Kalau itu dikerjakan 4 tahun untuk 74.900 desa artinya per desa hanya 600 meter," ujar Jokowi saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2019 di Ecovention Ocean Ecopark Ancol, Jakarta Utara, Rabu (20/2/2019).
"Setiap desa tidak hanya bangun jalan. Ada PAUD, pasar desa, dan lain-lain. Irigasi saja sudah diselesaikan 58 ribu unit irigasi, 8.900 pasar desa. 24.000 pasar desa. 1,1 juta meter jembatan. Artinya ini jadi barang. Kalau ada yang sangsikan 191 ribu km tidak mungkin, ya silakan ukur sendiri. Wong satu desa setahun 600 meter hanya 0.5 Km kira-kira. Pendek banget," katanya.