RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - PT Wilmar Group di Riau akan dilaporkan ke DPR RI. Itu dilakukan jika perusahaan multinasional itu tetap hanya memberikan dana kontribusi sosial ke masyarakat berupa Corporate Social Responsibility (CSR) di bawah Rp1 miliar setiap tahunnya.
"Kita lagi mempelajari itu (memanggil pihak Wilmar,red). Masyarakat lagi buat pengaduan ke saya. Kalau ini terjadi, kalau perlu kita lapor ke DPR RI. Biar saja. Ini kan harus jelas," ungkap anggota Komisi V DPRD Riau, Sayed Junaidi Rizaldi, kepada Riaumandiri.co, Selasa (19/2/2019).
Hal tersebut dikatakannya menanggapi hasil kunjungan insidentil Komisi V DPRD Riau ke perusahaan perkebunan itu pada 18 Desember 2018 lalu. Dalam kunjungan Komisi V, diketahui jika Wilmar hanya mengalokasikan dana CSR sebesar Rp1 miliar pertahun. Besaran dana tersebut dinilai tak masuk akal bagi perusahaan dengan 13 anak usaha.
"Masa 13 anak usaha, gak sampai Rp1 miliar setahun. Kan naif betul," lanjut Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini.
Kata Sayed, hal itu telah disampaikan ke manajemen Wilmar. Namun sejauh ini, lanjutnya, pihak perusahaan belum menanggapinya dengan meningkatkan besaran dana CSR.
"Hingga kini, kayaknya mereka tidak punya sense of crisis, tidak punya perasaan. Sudah kita tegur segala macamnya. Seharusnya mereka punya sense kalau perusahaan multinasional seperti itu," sebut Sayed.
Menurut Sayed, telah ada aturan tegas terkait tanggungjawab sosial perusahaan terhadap masyarakat. Diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 6 tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Riau.
"Intinya mereka tak ada itikad baik. Kalau bagi saya, ini kan harus ada ketegasan juga," tegas Politisi yang akrab disapa Pak Cik.
Lebih lanjut dikatakannya, apa yang telah diberikan untuk masyarakat Riau, sangat bertolak belakang dengan yang diberikan Wilmar kepada daerah lain tempat mereka beroperasi. Sebagai contoh, Wilmar di Gresik, Jawa Timur (Jatim) membangun Landmark Kota Gresik dari dana CSR senilai Rp4,2 miliar.
"Lihat Wilmar di Gresik. Mmasa di Riau gak bisa apa-apa. Wilmar di Banten, bisa CSR di Tangerang. Ini kita 13 anak usaha Wilmar Group itu, gak sampai 1 miliar," imbuhnya miris.
"Ini perusahaan multinasional, ISO-nya berjibun. Tapi mereka tak punya sense of crisis," sambungnya.
Menurutnya ini sangat disayangkan. Untuk itu, dia meminta agar perusahaan tersebut mendapat teguran keras dari pemerintah. "Saya menekankan, harus ada teguran keras dari Pemerintah Riau dan pusat. Kan persoalan ini nasional," pungkas Sayed menegaskan.
Dari informasi yang dihimpun, Wilmar merupakan salah satu pemain utama di bisnis minyak sawit. Di Riau, perusahaan yang berasal dari Sngapura ini memiliki pelabuhan tersendiri di Kota Dumai.
Dari catatan Juni 2018 kemarin, perusahaan yang mempekerjakan 1.700 orang di Riau ini membukukan penjualan senilai 43,8 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara kapitalisasi market-nya mencapai 15 dolar Amerika Serikat.
Dikonfirmasi hal ini, Marwan Anugerah selaku Humas PT Wilmar Group belum bersedia menanggapi. Untuk memberikan keterangan terkait hasil kunjungan Komisi V DPRD Riau itu, dan rencana alokasi CSR pada tahun ini, pihaknya harus berkoordinasi dulu dengan pimpinannya.
"Kalau untuk konfirmasi terkait masalah ini, saya koordinasikan sama pimpinan dulu," singkat Marwan.
Reporter: Dodi Ferdian