RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengkritik pemberian penghargaan kemerdekaan pers untuk Presiden Jokowi. Fadli menilai pemberian penghargaan itu ironis.
"Pemberian penghargaan Kemerdekaan Pers kepada Joko Widodo pada puncak peringatan Hari Pers Nasional yang diselenggarakan di Surabaya hari ini, 9 Februari 2019, sangat ironis. Ini seharusnya membuat insan pers merasa prihatin," kata Fadli Zon kepada wartawan, Sabtu (9/2/2019).
Menurut Fadli, penghargaan diberikan di tengah kembali maraknya fenomena 'blackout' untuk berita-berita yang dinilai bisa merugikan penguasa. Fadli mencontohkan berita soal Reuni Alumni 212.
"Selain itu masih hangat pemberian remisi terhadap otak pembunuhan wartawan Radar Bali yang membuat banyak orang marah. Penghargaan kepada Pak Jokowi itu memang pantas dikritik. Perlukah pers menjilat pada kekuasaan yang seharusnya mereka kontrol dan awasi?" ujar Waketum Gerindra itu.
Menurut Fadli, semua pihak perlu menyadari bahwa institusi pers bukan hanya mewakili para pekerja pers atau pemilik industri media semata. Melainkan juga mewakili suara dan kepentingan publik.
Fadli menuturkan, pers adalah penyambung lidah publik. Karenanya, dalam kajian demokrasi atau ilmu politik, pers selalu mendapatkan atribut yang istimewa. Fadli meminta pers tidak terkooptasi oleh kepentingan pemilik modal.
"Sebagai penyambung lidah publik, tentunya jadi memprihatinkan ketika sebagian pers hari ini lebih banyak hadir sebagai brosurnya penguasa, dan bukannya sebagai 'watch dog' yang mengawasi jalannya pemerintahan. Ini pula saya kira yang telah membuat kenapa kepercayaan publik kepada media-media mainstream kemudian cenderung melemah dan sumber informasi jadi beralih hampir sepenuhnya kepada 'jurnalisme warga' yang ada di media sosial," tuturnya.
Menurut Fadli, ancaman terbesar terhadap kemerdekaan pers hari ini mungkin tak berasal dari penguasa. Melainkan dari sikap partisan insan pers itu sendiri.
"Apalagi, ketika pemilik media menjadi penentu arah redaksi pemberitaan. Sehingga kita tak mendapat liputan berimbanh (cover both sides). Jika ini terjadi, tentu saja merupakan sebuah kerugian bagi perkembangan pers dan demokrasi kita," ucapnya.
Karena itu, pada peringatan Hari Pers Nasional ini, Fadli berharap agar pers bisa mengingat kembali khittah-nya sebagai 'fourth estate', alias pilar keempat demokrasi.
"Di tengah-tengah banyaknya persoalan yang membelit pilar demokrasi lainnya, kita berharap agar pers tak kehilangan fungsi sebagai alat kontrol kekuasaan. Tugas pers memang bukanlah menyanjung-nyanjung pemerintah, tapi mengawasi mereka. Selamat Hari Pers Nasional!" pungkasnya.
Presiden Jokowi sebelumnya menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) digelar di Surabaya. Jokowi menerima Penghargaan Kemerdekaan Pers karena dinilai sebagai tokoh yang memiliki kepedulian terhadap pers Indonesia.
"Saya bergembira, sangat bergembira. Semakin ke sini, masyarakat semakin tidak percaya media sosial," kata Jokowi di puncak Peringatan HPN di Grand City, Surabaya, Sabtu (9/2).