RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Gubernur Riau terpilih Syamsuar menyentil besarnya anggaran perjalanan dinas yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2019. Tercatat sebesar Rp401 miliar atau 10 persen APBD terserap untuk perjalanan dinas, dari jumlah belanja langsung Pemprov Riau sebesar Rp4,103 triliun.
“Saya beritahukan ke Pak Sekda, kalau kami di Siak itu sudah dulu melakukan efisiensi dari pada Provinsi Riau. Di Siak, diundang lima, yang saya utus hanya satu. Secara tidak langsung, kami sudah hemat anggaran perjalanan dinas. Ada juga kebiasaan pejabat, kegiatan yang dilaksanakan satu hari, dibuat menjadi dua hari. Ini pertanggungjawabannya dunia akhirat," ujar Syamsuar, saat menjadi narasumber Bedah APBD Riau 2019 bertema "APBD untuk Sejahterakan Masyarakat Riau" di Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Riau, Selasa (22/1/2019).
Dijelaskan Syamsuar, APBD Riau 2019, dibedah dan hasilnya APBD Riau belum berorientasi untuk kesejahteraan masyarakat. Uang lebih banyak untuk belanja pegawai dan perjalanan dinas. Jumlah APBD Riau 2019 yang berjumlah Rp9,1 triliun, di mana, jumlah tersebut terdiri dari Rp4,102 triliun untuk belanja langsung dan Rp5,076 triliun untuk belanja tidak langsung.
Belanja tidak langsung terbesar digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp2,415 triliun. Jumlah tersebut 48 persen dari total belanja tidak langsung atau mencapai 26,3 persen dari belanja daerah. Kemudian, bagi hasil kabupaten/kota mencapai Rp1,414 triliun atau 28 persen, dan belanja hibah sebesar Rp1,09 triliun atau 21 persen dari total belanja tidak langsung.
“Belanja modal sebesar Rp1,663 triliun atau 41 persen dari belanja langsung. Artinya belanja pegawai masih lebih besar ketimbang belanja publik. Jika dilihat lebih seksama, alokasi ruang fiskal untuk publik hanya 30 persen saja. Artinya, APBD Riau belum berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Bagaimana masalah perekonomian di Riau bisa diatasi, jika kondisi keuangan daerah seperti ini," ungkapnya.
"Sekarang apa kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Potensi Riau ini banyak sekali di luar migas dan tak perlu saya jelaskan karena semuanya sudah tahu," tambahnya.
Menjawab apa yang disampaikan oleh Gubernur Riau terpilih, Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi mengatakan, APBD Riau 2019 sudah berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Dia mencontohkan alokasi bantuan keuangan untuk kabupaten/kota. Meski di APBD Riau masuk sebagai belanja tidak langsung, tapi setelah ditransfer ke APBD kabupaten/kota, menjadi belanja langsung. Sementara untuk belanja langsung, diklaim sudah berorientasi kepentingan publik. Prioritas penganggaran, tetap ke anggaran pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
"Itu akan masuk menjadi belanja langsung di APBD kabupaten/kota. Kemudian bantuan keuangan Rp94 miliar tetap kita anggarkan. Tidak mungkin kita bebankan ke kabupaten/kota. Dari kajian tim transisi, sudah kita sesuaikan. Di 2019 ini, ada perbaikan. Di kesehatan, kita sesuaikan juga," jelas Ahmad Hijazi.
Namun Sekdaprov Riau, mengakui, bahwa adanya keterbatasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan dan jembatan, sangat dibutuhkan di daerah-daerah. “Fiskal kita memang terbatas di situ. Tapi kita optimalkan," katanya.
Sementara itu, terkait dengan efisiensi, menurut Ahmad Hijazi pihaknya sudah melakukannya. Terutama perjalanan dinas dan belanja ATK.
Bahkan, kata dia, ada istilah di Pemprov Riau, puasa perjalanan dinas. Namun, puasa perjalanan dinas ini, baru bisa dilakukan di lingkungan Pemprov Riau, belum di DPRD Riau.
"2018, kita menghadapi defisit kas. Yang kita rasionalisasi adalah perjalanan dinas. Alhamdulillah, itu membantu mengurangi defisit kas. Kita sudah populerkan puasa perjalanan dinas. Kalau DPDR, harus ada komunikasi politik. Maka Pak Gubernur lah yang bisa menyampaikannya," kata dia.
Reporter: Nurmadi