RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - DPD RI meminta pemerintah agar meredam situasi yang dapat menimbulkan kegaduhan-kegaduhan politik terlebih menjelang perhelatan Pemilu 2019, Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden.
"Kondisi politik semakin hangat, DPD RI menghimbau kepada Pemerintah agar dapat meredam situasi yang dapat menimbulkan kegaduhan-kegaduhan politik terlebih menjelang perhelatan pesta Pilpres dan Pileg 17 April 2019 nanti. Soliditas TNI-Polri mesti terus dijaga dalam mengawal situasi dan kondisi dengan tetap mengikutsertakan masyarakat sebagai garda terdepan dalam mengawal stabilitas keamanan di negeri ini," ujar Nono Sampono, Wakil Ketua DPD RI dalam Sidang Paripurna ke-8 Pembukaan Masa Sidang III Tahun 2018-2019 di Jakarta, Jumat (18/1/2019).
Selain itu, kata Nono, DPD RI juga memberikan catatan penting terkait kondisi bangsa, saat mengawali Masa Sidang di tahun 2019. Rentetan bencana alam, teror terhadap pimpinan KPK, situasi jelang Pemilu Pilpres dan Pileg 2019 serta maraknya kasus-kasus pembunuhan, pemerkosaan dan prostitusi online yang belakangan ini menjadi fokus perhatian.
"DPD RI turut prihatin atas musibah dan bencana yang terjadi di berbagai daerah, sudah seharusnya Pemerintah membangun sistem early warning mitigasi bencana dalam rangka mengantisipasi berbagai resiko yang terjadi akibat bencana alam tersebut. Selain itu, DPD RI juga mengutuk aksi teror yang menimpa Pimpinan KPK. Maka, Polri diminta agar segera dapat mengungkap pelaku dan motif dari aksi teror tersebut. Di sisi lain, DPD RI juga menghimbau kepada Pemerintah agar dapat meredam situasi yang dapat menimbulkan kegaduhan-kegaduhan politik terlebih menjelang perhelatan pesta Pilpres dan Pileg 17 April 2019," katanya.
Pimpinan DPD, lanjutnya, mengingatkan agar seluruh Alat Kelengkapan juga diharapkan dapat bekerja maksimal dalam menyelesaikan tugas-tugas konstitusional yang belum terselesaikan pada masa sidang sebelumnya.
"Kami berharap seluruh alat kelengkapan dapat mengoptimalkan kegiatan yang telah teragendakan dan melaksanakan seluruh kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan anggaran dan mengedepankan tertib administrasi dan tertib anggaran sehingga program dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien," jelasnya.
DPD RI juga berharap agar semua pihak dapat memberikan kontribusi dalam mencarikan solusi terbaik terhadap perbaikan kualitas moral dan agama generasi bangsa terkait maraknya kasus pemerkosaan, pembunuhan dan prostitusi online yang menjadi fokus perhatian belakangan ini.
"Maraknya kasus-kasus pembunuhan, pemerkosaan dan prostitusi online belakangan ini perlu mendapat perhatian kita bersama. Moralitas dan nilai-nilai keagamaan di berbagai kalangan khususnya generasi muda perlu ditingkatkan kembali. Kita berharap revolusi mental yang menjadi nawacita Presiden Joko Widodo betul-betul menyentuh seluruh lapisan masyarakat Indonesia," lanjut Nono.
Sebelum Sidang Paripurna, Ketua DPD RI Oesman Sapta melantik 2 anggota DPD RI Pengganti Antar Waktu (PAW) Herman Darnel Ibrahim dan Badikenita B.R. Sitepu. Herman Darnel menggantikan Jeffrie Geovani dari daerah pemilihan Sumatera Barat. Sedangkan Badikenita B.R. Sitepu menggantikan Rizal Sirait dari daerah pemilihan Sumatera Utara.
"Selamat datang di keluarga besar DPD RI, dan sebagai anggota DPD RI harus siap bekerja keras dengan sungguh, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan daerahnya secara khusus. Selain itu harus mampu memperjuangan aspirasi rakyat dan daerah yang diwakili, semuanya itu untuk kepentingan NKRI," kata Ketua DPD RI.
Reporter: Irawan Surya