RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Tidak tertutup kemungkinan, Kejati Riau akan mengusut robohnya struktur atap rumah pompa pada proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (Spam) Durolis di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil). Meskipun pelaksanaan pengerjaan proyek mendapat pengawalan dari TP4D Kejati Riau.
Sebagaimana diungkapkan Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Kejati Riau, Muspidauan kepada Riaumandiri.co, peristiwa robohnya struktur atap rumah pada proyek yang terletak di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Rohil itu diketahui terjadi pada awal tahun 2019 kemarin.
"Bahwa pada tanggal 5 Januari 2019, kita mendapat informasi struktur atap rumah pompa proyek tersebut mengalami roboh pada 4 Januari sekitar pukul 23.39 WIB," ujar Muspidauan di ruangannya.
Diakuinya, pelaksanaan kegiatan tersebut mendapat pengawalan dari TP4D Kejati Riau. Sementara untuk pengerjaannya dilakukan oleh PT Monhas Andesrabat.
Atas kejadian itu, TP4D Kejati Riau langsung memanggil pihak-pihak terkait untuk mendapatkan informasi sebenarnya terkait peristiwa tersebut. Pemanggilan itu diketahui dilakukan pada Rabu (9/1) kemarin.
"TP4D telah memanggil Direktur PT Monhas Andesrabat, yaitu Monang Hasibuan, serta pihak dari Balai Sungai Sumatera III, yaitu PPK-nya, Cahyo Santoso Samosir, untuk menjelaskan langsung situasi yang terjadi," kata Muspidauan.
Dari keterangan pihak rekanan dan PPK, belum diketahui penyebab robohnya struktur atap rumah pompa tersebut. Untuk mengetahuinya, mereka telah meminta ahli dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk melakukan kajian.
"Mereka (rekanan dan PPK,red) menjelaskan bahwa mereka telah mengundang atau mendatangkan ahli dari Litbang (Penelitian dan Pengembangan,red) Kementerian PU untuk melakukan kajian secara teknis," sebut mantan Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Pekanbaru itu.
"Untuk sementara tim ahli lagi bekerja di lapangan. Sampai saat ini kita masih menunggu apa hasil kajian tersebut," sambungnya.
Dalam kesempatan itu, dia menerangkan bahwa TP4D itu berperan melakukan pengawalan terhadap kebijakan-kebijakan yang bersifat yuridis dalam pelaksanaan proyek. Sementara secara teknis, kegiatan itu diawasi oleh pihak lainnya.
"Sementara secara teknis melibatkan pihak konsultan pengawas. Mereka kan sudah dibayar sesuai kontrak. Itu tanggungjawab mereka dengan kontraktor. Kontraktor pun mereka punya tenaga ahli yang memantau pekerjaan tersebut," terang Muspidauan.
Kepadanya ditanyakan, apakah proyek yang mendapat pengawalan TP4D bisa diusut jika nantinya dalam kajian tim ahli ditemukan adanya indikasi kelalaian rekanan secara teknis, Muspidauan mengatakan hal itu akan dikaji terlebih dahulu. "Kita akan kaji terlebih dahulu dan nantinya akan dirapatkan dengan pimpinan," pungkas Muspidauan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, diduga pada awal pelaksanaan penggalian rumah pompa dan saluran inlet, terdapat kendala tanah yang sudah digali dan berulang kali mengalami longsor.
Hal tersebut mengakibatkan galian menjadi lebar dan tanah hasil galian yang ada menimbun kembali lubang galian rumah pompa yang sudah terisi air, bak air hujan maupun rembesan dari arah sungai.
Akibatnya tanah timbunan hasil galian menjadi sangat lembek. Karena karakteristik tanah berupa pasir bulan (celay sandy/lempung berpasir) yang sangat tidak stabil jika kondisi jenuh atau basah.
Reporter: Dodi Ferdian