RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU – Masyarakat Desa Pangkalan Baru, Kabupaten Kampar, mendesak kepada pihak perusahaan PTPN V agar bisa menyelesaikan hutang kepada pihak bank, dalam hal ini Bank Mandiri sebesar Rp125 miliar yang digunakan untuk pembangunan kebun kelapa sawit seluas 1.150 hektare.
Tokoh masyarakat Pangkalan Baru, Mukhlis mengatakan bahwa hutang yang mencapai seratus miliar lebih tersebut seharusnya bukan menjadi tanggungjawab petani sawit di Pangkalan Baru, karana masyarakat tidak pernah merasakan hasil perkebunan sawit yang dikelola oleh PTPN V sejak tahun 2003.
“Keluhan kami sebagai petani sawit kepada pemerintah dan PTPN V, tolong di selesaikan hak kami dengan semestinya jangan direbut. Hutang kepada kami yang mencapai 125 miliar bukan kami yang kelola karena kebun itu tidak ada dari tahun 2003 sampai 2008, yang mengelola pihak PTPN V, dan keuntungannya masuk ke perusahaan,” ujar Mukhlis, usai pertemuan dengan pihak PTPN V yang dihadiri oleh pihak Pemprov Riau dan anggota DPD RI, Gafar Usman, Kamis (28/11/2018).
Dijelaskan Mukhlis, masyarakat selama ini hanya mengerjakan lahan yang menjadi hak mereka seluas 2 haktare, dan hasilnya sangat kecil bagi kehidupan mereka. Bahkan pengajuan kredit oleh pihak PTPN V tidak transparan.
Selama hasil perkebunan yang dijanjikan akan ditransfer ke rekening koperasi, ternyata tidak pernah di transfer. Pihak PTPN V tidak pernah melaporkan jika ada angsuran pembiayaan hutang kepada bank, yang semula kredit diajukan ke Bank AGRO.
“Macam mana kami mau bayar hutang miliaran ke bank. Mereka yang dapat untung kami yang bayar hutang. Untuk itulah kami mengharapkan kepada pihak Pemrintah tolong bantu. Kami tidak sanggup bayar hutang miliar itu. Kredit kepada bank mereka yang dari awal PTP V yang ambil, kami yang bayar hutang. Bahkan mereka tidak pernah mentransfer cicilan hutang ke rekening koperasi,” kata Mukhlis.
“Ditambah Lagi pihak PTP V yang mengalihkan pinjaman dana dari bank AGRO ke bank Mandiri, sama sekali kami tidak diikutkan. Dan tiba-tiba kami disuguhi hutang yang mencapai miliaran, kami minta itu diputihkan atau menjadi tanggungjawab PTPN V,” tegasnya lagi.
Sementara, Humas PTPN V, Rizky Atriansyah mengatakan, sepakat untuk melakukan pengelolaan kebun ke PTPN V dengan sistem single manajemen. "Kalau mereka mau kita yang mengelola, kita siap. Intinya, semangatnya ini membangun," ujarnya.
Untuk mengelola kebun yang sudah lama tak terurus kata dia, membutuhkan waktu yang lama supaya bisa kembali pulih. "Kita sudah bangun kebun sesuai spek. Terkait utang yang menumpuk, kita cari jalannya bersama ke depan," ujar dia.
Reporter: Nurmadi