RIAUMANDIRI.CO, SELATPANJANG - Wakil Bupati H. Said Hasyim dan jajaran OPD terkait menggelar audiensi bersama Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Kepulauan Meranti (IPMK2M) di Kantor Bupati, Rabu (14/11/2018). Kegiatan silahturahmi ini untuk membahas isu strategis yang tengah terjadi.
Seperti disampaikan Ketua IPMK2M Meranti, Gusriadi, kedatangan dirinya dan Ketua Mahasiswa Kecamatan se-Kabupaten Meranti, dalam rangka silahturahmi bersama Pemkab, sekaligus melaksanakan fungsi mahasiswa sebagai agent of change dan agent of control, membawa aspirasi masyarakat Meranti menyikapi isu strategis yang terjadi di Meranti untuk bersama-sama dicarikan solusi.
Dari hasil rumusan mahasiswa Meranti yang tergabung dalam IPMK2M, ada 5 isu strategis yang diangkat karena banyak diperbincangkan masyarakat seperti 1. pembayaran gaji honorer Kemenag yang dinilai masih abu-abu, 2. Kesenjangan ekonomi akibat jatuhnya harga komoditi perkebunan, 3. Kerawanan sosial seperti seks bebas dan beredarnya obat obat terlarang, 4. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk membuka akses daerah dan mempermudah mobilisasi masyarakat, 5. Bea siswa penunjang pendidikan.
Menyikapi hal itu, dibahas satu persatu oleh Wakil Bupati bersama mahasiswa, termasuk bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasinya.
Untuk isu pertama, Pembayaran Gaji Honorer Kemenag, disampaikan Wakil Bupati, Pemkab. Meranti telah menganggarkannya dapam APBD Tahun 2019, namun berapa besaran dan jumlah Guru Honor Kemenag penerima belum dapat ditentukan. Pemerintah Kabupaten masih melakukan pendataan jumlah guru Honorer Kemenag karena dari hasil evaluasi Pemkab. Meranti jumlah guru dan murid yang diajar tidak ideal.
"Dari laporan yang kita terima rasio guru honorer Kemenag dengan murid yang diajar tidak ideal, kita menemui 1 guru mengajar 4 orang murid, padahal idealnya 1 guru mengajar 25 murid, begitu jug tingkat SD, SMP dimana masih ditemui 1 guru hanya mengajar 5 murid," jelas Wakil Bupati.
Pemkab. Meranti tidak ingin dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah tidak efisien dan efektif atau terkesan sia-sia karena kebutuhan daerah masih banyak, seperti untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang dinanti-nanti masyarakat.
Lebih jauh disampaikan Wakil Bupati, jika melihat aturan untuk membayar gaji Guru Honorer Kemenang harusnya menjadi wewenang dan tanggungjawab pusat, harusnya Kemenag Meranti juga mengusulakan kepada Kemenag Pusat mengalokasikan anggaran untuk membantu para guru honor dibawah Kemenag.
"Yang diberikan Pemda ini sifatnya Bantuan Hibah jadi sesuai kemampuan keuangan Pemda," jelas Wakil Bupati.
Wakil Bupati juga menegaskan kepada mahasiswa untuk pembayaran gaji Honorer Kemenag jangan samakan Meranti dengan Kabupaten Kampar atau Kabupaten lainnya, karena kekuatan APBD masing-masing daerah berbeda dan Meranti termasuk yang terkecil.
"Meranti tidak bisa dibandingkan dengan Kampar yang mampu membayar gaji Kemenag 500 ribu/bulan, APBD mereka besar, selain itu biaya pembangunan infrastruktur di Meranti bisa tiga kali lipat di Kampar, pertimbangan lainnya Meranti mengambil kebijakan tidak memberhentikan Pegawai Honorer Pemda yang tiap tahun menyedot anggaran hingga 100 Miliar Rupiah," jelas Wakil Bupati lagi.
Terkait pertanyaan mahasiswa tentang besaran honor yang diberi kepada Guru Honor Kemenag, Wakil Bupati tidak dapat memastikan namun akan diberikan sesuai kemampuan Pemda.
"Kurang lebih sebesar gaji guru honor umum," ucap Wakil Bupati.
Isu kedua, Bea Siswa penunjang pendidikan, untuk masalah ini disampaikan Wakil Bupati, Pemkab. Meranti telah menganggarkan dan saat ini sedang dalam proses verifikasi.
"Masalah Bea Siswa sudah ada walaupun tidak besar, dan saat ini dalam proses verifikasi, Bea Siswa ini diperuntukan bagi Mahasiswa tidak mampu dan berprestasi, karena kita tidak ingin karena alasan tidak mampu sampai putus kuliah," aku Wakil Bupati.
Untuk dana sendiri, dijelaskan Wakil Bupati melalui Asisten II Sekdakab. Meranti berasal dari APBD Meranti, sebesar kurang lebih 1.5 Miliar hal itu sesuai perunjuk Bupati Drs. H. Irwan M.Si yang meminta SKPD terkait untuk menganggarkan.
Sejauh ini dijelaskan Syamsuddin, berkas usulan bea siswa yang masuk hampir 1000 orang. Dan setelah diverifikasi akan dilakukan pembayaran pada bulan February/Maret 2019.
Masalah ketiga, kesenjangan ekonomi dimana mahasiswa meminta Pemda untuk mencarikan solusi peningkatan harga komodity perkebunan mulai dari Sagu, Kelapa, Karet yang saat ini jatuh. Untuk masalah ini Wakil Bupati menegaskan tengah mencarikan solusi namun karen hal itu berlaku secara nasional perlu penanganan berjenjang mulai dari pusat hingga daerah. Namun untuk masalah jatuhnya harga komodity kelapa akibat permainan tengkulak akan dicarikan jalan penyelesaian terbaik minimal harga komidity kelapa Meranti dapat dihargai sama dengan Kabupaten Inhil yakni diatas 600 rupiah perbutir.
Selain itu Pemkab. Meranti juga mengupayakan peremajaan tanaman perkebunan masyarakat.
"Kita bersama daerah lainnya di Indonesia terus berjuang mendesak pemerintah untuk melakukan peremajaan kelapa, karet dan lainnya," jelas Wabup.
Untuk Sagu sendiri seperti diketahui hingga detik ini Bupati Meranti Drs. H. Irwan M.Si, terus berupaya memperjuangkan Sagu ditingkat Nasional hingga Internasional, salah satu yang sedang diperjuangkan Bupati adalah peningkatan harga Sagu dan menjadikan Sagu sebagai Komodity Pangan alternatif Nasional. Selain itu terus menggesa Industri Hilir Sagu guna meningkatkan Added Value Sagu untuk peningkatan ekonomi masyarakat.
Dan terakhir Pemkab. Meranti mendapat bantuan sebesar 46 Miliar untuk Pembangunan Pabrik Sagu dengan adanya pabrik ini Sagu dapat diolah menjadi berbagai produk makanan dan lainnya.
Isu keempat adalah semakin maraknya praktek Seks bebas dan peredaran obat-obat terlarang di Meranti, dijelaskan Wakil Bupati, pemerintah daerah bersama instansi terkait seperti Kepolisian terus berupaya mengantisipasi Narkoba dengan melakukan penawasan dan penindakan terhadap pelaku. Selain itu Pemda juga gencar melakukan sosialisasi terhadap bahaya narkoba dimasyarakat dan sekolah-sekolah.
"Bersama instasi terkait kita mendorong tiap minggu melakukan sosialisasi disekolah sekolah tentang bahaya narkoba dan LGBT," ujarnya.
Diakui Wakil Bupati akibat Selatpanjang menjadi daerah persinggahan masih banyak ditemui praktek Seks bebas di wisma dan beberapa titik di Kota Selatpanjang, meski begitu Pemkab tetap berkomitmen untuk menertipkannya sesuai dengan Visi Meranti menjadi Meranti negeri yang Madani.
Dan untuk masalah ini ditegaskan Ketua IPMK2M, Gusriadi, mahasiswa siap membantu untuk mengantisipasi permasalahan Seks bebas, Narkoba obat-obat terlarang.
"Ini juga menjadi tugas mahasiswa bukan hanya tugas Pemda dan Aparat keamanan, kita akan memberantasnya hingga ke akar," ujar Gusriadi.
Untuk mengantisipasi Seks bebas yang dipicu oleh cara berpakaian masyarakat yang kurang sopan, mahasiswa juga mengusulkan dibuat Perda, termasuk juga batasan waktu pasangan muda mudi keluar malam.
Terakhir masalah infrastruktur, dikatakan Wakil Bupati, pembangunan Infrastruktur merupakan prioritas pemerintah daerah dalam rangka membuka akses dan isolasi daerah, sekaligus mempercepat mobilisasi orang dan barang tertutama mengangkut hasil-hasil perkebunan menunju kota. Dengan kemudahan itu akan memicu tingkat kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat.
Pada kesempatan itu mahasiswa juga mempertanyakan pembangunan Kantor Camat Pulau Merbau yang hingga saat ini belum ada, padahal berhubungan erat dengan pelayanan masyarakat.
Dikatakan Wakil Bupati, Pemkab. Meranti akan memperjuangkan pembangunan Kantor Camat Pulau Merbau melalui dana Pusat yang diperuntukan untuk daerah-daerah perbatasan prioritas Nasional.
Mahasiswa juga mempertanyakan infrastruktur Pelabuhan Dorak dan Selat Rengit, menjawab hal itu diserahkan Wakil Bupati kepada Kadis Perhubungan Dr. Aready, dikatakannya, terkait Pelabuhan Dorak masalah yang utama adalah masalah lahan yang kini tengah dikonsiliasi lewat pengadilan dan sebagian sertifikat sudah selesai oleh BPN, direncanakan tahun 2019 dilakukan DED ulang dan paling lambat tahun 2020 pembangunan dilanjutkan.
Aready juga menjelaskan pembangunan infrastruktur, penghubung Pulau Sumatera - Pulau Padang yang telah masuk Renstra Kementrian Perhubungan yang rencananya pembangunan akan dimulai tahun 2019 dengan dana APBN sebesar 40 Miliar rupiah. Selain juga terus memperbaiki dan membangun pelabuhan strategis di Semukut, Pelantai dan Desa lainnya.
Termasuk juga jalan Sungai Tohor Barat-Lukun, Soal pembangunan jembatan Sungai Tohor Barat Pemkab akan mengupayakan anggaran pusat untuk dituntaskan.
Sementara jembatan Selat Rengit, akan berupaya untuk membangun dengan biaya Pemerintah Provinsi dan Pusat, dikatakan Wakil Bupati, Gubernur RiU terpilih Drs. Syamsuar telah membuat komitmen dengan Bupati Irwan untuk kelanjutan pembangunan jembatan.
Hadir dalam kesempatan itu bersama Wakil Bupati, Asisten III Sekda Meranti H. Rosdaner, Asisten II Sekda Meranti Syamsuddin SH MH, Kadis Pendidikan Meranti Drs. Nuriman, Kadis Perhubungan Meranti Dr. Aready, Kabag Humas dan Protokol Meranti Hery Saputra SH, Kabag Hukum Sudandri SH, Sekretaris Dinas Perkebunan Meranti Widodo, Kabag Kesra Drs. Husni Gamal, Perwakilan Satpol PP, Ketua IPMK2M Gusriadi dan Jajaran Ikatakan Mahasiswa Kecamatan Se-Kabupaten Meranti.