RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - PDIP menunggu kedatangan pihak yang bertanggungjawab terkait pemasangan atribut capres Joko Widodo yang berbusana raja. PDIP menjamin pertemuan berlangsung damai.
"Kami tunggu penanggung jawabnya datang ke DPD PDIP Jateng. Kalau dia datang, akan kami ajak diskusi kenapa dia pasang begini. Kami menunggu kekesatriannya. Dijamin tidak akan lecet," kata Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto dalam keterangan tertulis, Rabu (14/11/2018).
Bambang mengatakan PDIP telah menganalisis pemasangan poster 'raja Jokowi' di Jawa Tengah itu. Setelah ditelusuri, lanjut dia, tak pernah ada instruksi baik dari DPP PDIP maupun timses untuk memasang alat peraga kampanye (APK) tersebut.
Selain itu, gambar 'raja Jokowi' itu dinilai Bambang tak sesuai panduan resmi yang telah ditetapkan. Karena itu, PDIP menyimpulkan pemasangan poster itu dilakukan pihak oposisi.
"Sebab substansinya tak mencerdaskan. Sebab hari ini era demokrasi. Semua jabatan publik didapatkan melalui election. Pak Jokowi adalah juga presiden pilihan rakyat. Berarti ini berusaha melecehkan kecerdasan rakyat, PDIP, dan presiden. Ini melecehkan," ujarnya.
Bambang pun membuat surat instruksi pencopotan poster 'raja Jokowi' itu. Menurut dia, dalam proses pencopotan, ternyata upaya pemasangan poster raja Jokowi masih terus berlanjut.
Para pemasang poster yang sempat kepergok pun akhirnya dicecar pertanyaan. Bambang mengatakan mereka mendapatkan arahan dari Hotel Siliwangi, Semarang dan dibayar Rp 10 ribu per poster.
Selain itu, kata dia, juga ditemukan stiker 'raja Jokowi' di ratusan angkot di Jateng. Menurut pengakuan para sopir, mereka dibayar Rp 100-150 ribu.
"Dibayar Rp 10 ribu per poster. Itu di luar APK. Setiap desa pasang 10. Kalau di Jateng ada 8.000 desa, berarti 80 ribu," sebut Bambang.
Poster hingga stiker 'Raja Jokowi' sebelumnya beredar di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. DPD PDIP Jateng menginstruksikan jajarannya mencopot atribut tersebut.