RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Jelang Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2019 mendatang, wacana pendidikan gratis bagi siswa SMA sederajat di Riau mencuat. DPRD Riau berharap program tersebut bisa masuk dan dianggarkan dalam APBD Riau tahun anggaran (TA) 2019 yang masih dalam pembahasan.
Hal itu seperti diungkapkan Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman, Selasa (13/11). Dikatakan politisi Partai Demokrat itu, program pendidikan gratis tersebut bertujuan untuk meringankan beban orang tua siswa dan meningkatkan kualitas pendidikan di Riau.
Diterangkannya, program pendidikan gratis meliputi buku pelajaran, Lembaran Kegiatan Sekolah (LKS) dan lainnya. Semua itu, katanya, akan dibebankan pada APBD Riau tahun 2019.
"Selama ini untuk buku dan LKS misalnya, selalu dibebankan ke orang tua agar membelinya di sekolah. Jika program ini terlaksana, maka itu akan dibebankan ke APBD. Orang tua hanya perlu membeli seragam sekolah, dan itu pun dibeli di luar sekolah, tidak di sekolah," ungkap politisi yang akrab disapa Dedet ini.
Dedet juga mengatakan, alokasi pendidikan di APBD Riau nantinya juga diperuntukkan untuk menaikkan insentif guru dan memberikan pelatihan-pelatihan.
"Pelatihan guru perlu lebih ditingkatkan. Jadi nantinya siswa tidak perlu les di luar sekolah, cukup di sekolah saja," sebut Dedet.
Untuk mewujudkannya, Dedet menegaskan anggota Dewan akan memperjuangkan hal tersebut, dan memasukkan ke dalam APBD Riau tahun 2019.
"Yang jelas, kami tidak mau dengar lagi, ada siswa tidak menerima ijazah karena belum bayar ini-itu, segala macam. Ini baru di tingkat sekolah provinsi. Yang kabupaten/kota juga akan kita usahakan," imbuhnya seraya mengatakan program tersebut telah disetujui Syamsuar selaku Gubernur Riau terpilih.
"Pak Syamsuar sudah sepakat dengan (program) ini. Nantinya, sekolah tidak diperkenankan lagi melakukan pungutan yang ujung-ujungnya dibebankan ke orang tua murid," tandas mantan anggota DPRD Kota Pekanbaru tersebut.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau Rudyanto mengatakan, sekolah gratis yang dimaksud oleh Gubernur Riau terpilih itu bukan untuk semua siswa, melainkan untuk warga miskin.
Anggaran daerah, sebutnya, belum bisa mengakomodir jika seluruh siswa digratiskan biaya pendidikannya. Menurutnya, satu orang siswa butuh anggaran Rp4 juta, sementara yang bisa dibantu pemerintah melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) nasional dan BOS Daerah hanya Rp1,5 juta per siswa.
"Tidak ada sekolah gratis, karena tidak mungkin. Tapi kalau menggratiskan siswa kurang mampu itu benar. Jadi bukan semuanya," ujar Rudyanto belum lama ini.
Lebih lanjut dikatakannya, pada APBD Riau 2019 mendatang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berharap adanya pemerataan pendidikan bagi semua sekolah dan daerah, serta siswa miskin yang ada di Riau.
"Jadi secara proporsional dilakukan pemerataan, baik itu gedung bangunan sekolah maupun bantuan pendidikan kurang mampu," lanjut Rudyanto mengatakan pendataan sekolah harus dilakukan dengan baik agar pemerataan pendidikan bisa dilakukan maksimal.
Lebih jauh dia mengatakan, kegiatan yang diusulkan tim transisi pada APBD Riau 2019 mendatang hampir sama dengan kegiatan yang sudah dijalankan Gubernur Riau sebelumnya. Menurut tim transisi, program pendidikan dilakukan sesuai dengan berbasis pemberdayaan masyarakat dan tentunya bagi masyarakat tidak mampu.
"Sebenarnya hampir sama saja yang sudah dilakukan sebelumnya. Kita melakukan pemerataan pendidikan sesuai proporsional," imbuh Rudyanto.
"Kalau di (Kabupaten) Siak semua pendidikan gratis, dan untuk di Pemprov nantinya fokus pada masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu," sambungnya menutup.
Reporter: Dodi Ferdian