RIAUMANDIRI.CO, SELATPANJANG - Penghargaan demi penghargaan kembali diraih oleh Kabupaten Kepulauan Meranti di bawah kepemimpinan Bupati Drs. H. Irwan dan Wakilnya Said Hasyim. Kabupaten termuda di Riau ini kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang keenam kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Penyerahan penghargaan itu dilakuan oleh Kepala Kanwil Perbendaharaan Provinsi Riau Tri Budianto kepada Bupati Kepulauan Meranti dalam acara penyerahan piagam WTP Tahun 2017 dan focus group discussion "Pelaksanaan Penyeluran DAK dan Dana Desa" bertempat di Ballroom Hotel Grand Meranti, Selatpanjang, Kamis (25/10/2018).
Usai menerima Predikat WTP berkat keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara akuntable dan transparan, Bupati Irwan mengungkapkan, kegiatan mempunyai nilai sangat penting bagi Pemerintan Daerah Kepulauan Meranti karena Predikat WTP yang diraih merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang sudah berhasil mengelola keuangan dengan baik sebagai dasar menciptakan Pemerintahan yang 'Good Governance'
"Dibuktikan dengan penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau terhadap penyajian laporan keuangan yang diberikan setiap tahun," ujar Bupati.
Dari hasil penilaian itu, dikatakan Bupati Irwan, Meranti telah 6 kali secara berturut-turut memperoleh predikat WTP, itu merupakan capaian luar biasa yang membanggakan bagi, karena ternyata dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, Meranti merupakan Kabupaten pemekaran yang bisa meraih sampai 6 kali WTP secara berturut, bersama dengan Siak dan Kabupaten Pelalawan. Sementara lainnya di bawah 5 kali.
"Ini capaian yang membanggakan bagi kita semua sebagai sebuah Kabupaten baru," uca Bupati Irwan.
Diingatkan Bupati, capaian yang diraih saat ini jangan sampai membuat aparatur lengah, pengelolaan keuangan semakin kendur, dengan mengaggap remeh karena merasa sudah mampu.
Hal itu menurut Irwan akan berakibat menurunya penilaian kinerja yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, karena Predikat yang diberikan BPK sangat Independen dan tiap tahun tidak mesti sama tergantung dari seberapa baiknya Pemda mengelola keuangan daerah.
"Pada kesempatan ini saya kenghimbau kepada semua mari kita tingkatkan kemampuan pengelolaan keuangan kita dengan menyesuaikan peraturan yang direvisi oleh pemerintah, agar laporan keuangan di Meranti bisa Akuntable dan dipertanggungjawabkan," papar Bupati Meranti.
Reporter: Tengku Azwin