RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Gerindra membeberkan data yang digunakan capres Prabowo Subianto saat bicara soal kondisi ekonomi Indonesia. Data itu berisi soal sejumlah indikator perekonomian.
"Ini salah satu datanya pakai data Bloomberg, jelas kok bagaimana neraca berjalan kita defisit saat ini dan memberikan tekanan pada perekonomian kita, jadi kami bicara fakta bukan hoax," ujar anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade ketika dikonfirmasi, Sabtu (6/10/2018).
Dalam data berbentuk tabel dengan judul 'Which Emerging Market are Most Vulnerable?' atau 'Pasar Negara Berkembang Mana yang Paling Rentan?' tersebut ada sejumlah nama negara. Nama Indonesia berada di urutan ke enam, di bawah Meksiko, Afrika Selatan, Kolombia, Argentina, Turki.
Peringkat tersebut didasari dari beberapa kategori yaitu saldo rekening saat ini, hutang eksternal, aktivitas pemerintahan, dan inflasi. Hasil dari masing-masing kategori tersebut kemudian dihitung dan menghasilkan angka-angka tersebut.
Seperti dilihat, untuk saldo rekening yang berdasar dari data International Monetary Fund (IMF) 2018. Data IMF itu berasal dari pendapatan perdagangan dan pelayanan jasa berdasarkan Produk Domestik Bruto, untuk hutang eksternal itu berasal dari estimasi kurs Bank Dunia dan juga hutang negara tersebut.
Sedangkan kategori efektivitas pemerintahan itu dilihat dari kalkulasi Bank Dunia tahun 2016. Terakhir inflasi dilihat dari harga konsumen 2Q 2017 ke 2Q 2018. Dari jumlah tersebut saldo rekening Indonesia ada di angka -1,9 persen, sementara hutang eksternalnya di angka 34,8 persen, efektifitas pemerintahannya di angka 0,01 persen, inflasinya di angka 3,3 persen.
Andre mengatakan dengan adanya data ini, sudah saatnya pemerintah jujur kepada masyarakat mengenai kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Dia juga mengatakan tujuan Prabowo menyampaikan data tersebut agar dijadikan pemerintah sebagai peringatan untuk lebih fokus memperbaiki ekonomi Indonesia.
"Sudah saatnya pemerintah jujur kepada masyarakat bahwa kondisi ekonomi kita saat ini mulai rawan kalo pemerintah salah mengambil kebijakan, untuk itu kami mengingatkan pemerintah agar jangan sampai Inndonesia masuk ke dalam jurang krisis ekonomi," ucapnya.
"Pemerintah mengklaim berhasil menjaga inflasi tetap rendah, namun di sisi lain, saat inflasi rendah, kerap muncul isu terjadi kenaikan harga. Kenaikan harga menjadi hal yang tak bisa dihindarkan di tengah nilai tukar rupiah yang terus terdepresiasi," sambungnya.
Sebelumnya, Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily mempertanyakan data lembaga internasional mana yang digunakan capres Prabowo Subianto saat bicara soal ekonomi Indonesia berada di kondisi rawan. Menurutnya, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap poitif ke depannya.
"Lembaga internasional yang mana yang dimaksud Pak Prabowo? Justru sebaliknya, Bank Dunia dalam laporan terbaru bertajuk 'Ekonomi Asia Timur dan Pasifik Oktober 2018' mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tetap positif didukung permintaan domestik yang kuat. Hal itu tetap terjadi meskipun lingkungan global belum stabil dan tidak menentu," kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily kepada detikcom, Jumat (5/10).