RIAUMANDIRI.CO, BENGKALIS – Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkalis, H Bustami HY memimpin rapat Evaluasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkalis untuk triwulan II dan III tahun anggaran 2018.
Rapat diikuti Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) H Imam Hakim dan sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bengkalis di ruang rapat lantai II Kantor Bapenda, Kamis (20/9/2018).
Bustami mengatakan, PAD dibandingkan dengan pendapatan saat ini, belum menunjukkan angka yang signifikan untuk menopang belanja-belanja pembangunan Kabupaten Bengkalis.
“Dari yang kita alokasikan pada APBD murni, pendapatan daerah berkisar 14,3%, kemudian dari bagi hasil provinsi 2,8 % selebihnya berasal dari dana transfer terdiri dari DBH, DAK, DAU dan sebagainya, melihat perbandingan tersebut, kita memang masih jauh dari mandiri,” ungkap Bustami
Bustami memaparkan, pada umumnya daerah yang sumber pendapatannya berasal dari DBH, saat ini mengalami kesulitan dikarenakan transfer dari pusat tidak 100 persen dari Perpres yang menjadi dasar penyusunan APBD.
Menyikapi itu, Bustami berpesan kepada Bapenda untuk berkoordinasi dengan OPD agar memanfaatkan dan menggali peluang yang dimiliki daerah guna meningkatkan PAD.
“Kepada seluruh OPD saya imbau agar berusaha melakukan peningkatkan. Kita tidak bisa mangandalkan DBH sementara DBH terus menurun, mau tidak mau kita harus menggali dan memanfaatkan peluang untuk meningkatkan PAD kita,” pesannya.
Kepada petugas lapangan, Bustami menekankan agar jangan sampai main mata dengan petugas pajak, sebab saat ini sudah ada saber pungli. Jangan sampai ada yang tertangkap tangan.
Dihadapan Sekda, Kepala Bapenda H Imam Hakim berkomitmen untuk selalu berupaya meningkatkan berbagai kualitas pelayanan di lingkup Bapenda sekaligus meningkatkan penerimaan PAD Kabupaten Bengkalis.
“Dari sektor retribusi pajak daerah, sesuai pesan pak Sekda, kami akan memperketat pengawasan, karena dengan pengawasan yang ketat orang sedikit mendapat kesempatan untuk berbuat curang,” pungkasnya.
Reporter: Usman