RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menghadiri rapat koordinasi pengawasan daerah tahun 2018 yang dilaksanakan Pemprov Riau di Gedung Pauh Janggi Jl. Dipenegoro Pekanbaru belum lama ini.
Pada rakor ini juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan aparat penegak hukum (APH) tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Riau oleh Bupati, Kapolres dan Kejaksaan Negeri yang di saksikan Sekda Provinsi Riau, Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Sri Wahyuningsih, Ketua DPRD Riau Primawati Rusli, perwakilan Polda Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau.
Dalam Rakor tersebut juga dibahas bagaimana tindakan dan penanganan hukum dalam internal pemerintah dan bersama aparat penegakan hukum.
"Bagaimana agar sinergi dalam pengawasan dan penegakan hukum di Riau antara Provinsi dan Kabupaten," ujar Sekda Ahmad Hijazi dalam sambutannya.
Dalam kesempatan tersebut tampak hadir Bupati HM. Wardan yang didampingi Kepala Inspektorat Inhil tampak juga hadir Kapolres dan Kejaksaan Negeri Inhil.
"Tadi seluruh kepala daerah se-Riau telah melaksanakan Penandatangan perjanjian kerja sama APIP dengan APH kabupaten/kota se-Riau yang diikuti dengan Kapolres dan Kajari selaku Forkompinda," kata Bupati Inhil, HM. Wardan.
lebih lanjut, HM Wardan juga berharap melalui banyaknya regulasi yang ada saat ini mengharuskan setiap aparatur di Pemda dapat bekerja dan menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Reporter: Herman