RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau diminta untuk mencari solusi guna meningkatkan pendapatan pada tahun 2019 mendatang. Hal ini mengingat banyaknya target-target pendapatan yang tidak tercapai pada 2018 lalu yang mengakibatkan terjadinya rasionalisasi anggaran.
Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo, Kamis (6/9). Menurutnya, saat ini pembahasan APBD Murni Provinsi Riau Tahun Anggaran (TA) 2019 tengah bergulir. Adapun fokus pembahasan, adalah terkait pendapatan daerah.
"Dari KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Penggunaan Anggaran Sementara,red) RAPBD 2019 yang mereka masukkan, pemasukan (pendapatan,red) sebesar Rp8,4 triliun," ungkap Sunaryo kepada Riaumandiri.co
Angka ini diketahui turun dibandingkan tahun 2018 ini. Dimana Pemprov Riau dan DPRD menyepakati KUA-PPAS RAPBD Riau tahun 2018 sebesar Rp10,087 triliun. Terkait hal ini pun diakui Sunaryo. "Iya, turun (dibandingkan tahun 2018 lalu,red)," sebut Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Menyikapi hal ini, perlu ada pembahasan intensif yang intensif antara pihak eksekutif dan legislatif. Apalagi saat ini, kondisi ekonomi nasional tengah diguncang dengan anjloknya nilai tukar rupiah, yang berpotensi mempengaruhi pendapatan daerah.
"Makanya itu dibahas di Banggar (Badan Anggaran,red). Apalagi kondisi rupiah yang terpuruk, ini pasti yang merasakan banyak juga. Tentunya ini PR (pekerjaan rumah,red) lagi bagi Glgubernur bagaimana untuk meningkatkan pendapatan kita ini," sebut Sunaryo.
Selain itu, kata Sunaryo, banyaknya target-target pendapatan yang tidak tercapai pada tahun ini, berdampak terjadinya rasionalisasi anggaran. "Sementara juga tahun 2018, informasinya banyak juga yang tak tercapai target-target mereka. Juga ada isu rasionalisasi. Itu (rasionalisasi,red) karena mereka tak tercapai targetnya. Ada juga tunda bayar dari pemerintah pusat," sambungnya.
Untuk itu, mantan Wakil Walikota Dumai itu berharap, Pemprov Riau bisa mencari solusi terbaik, terutama dalam mencari sumber-sumber pendapatan lainnya. "Kita berharap dari OPD-nya, TAPD-nya, Balenda-nya, untuk mencari sumber yang lain lah daripada yang ada ada saat ini," harapnya.
"Yang jelas, apa yang sudah diprogramkan, kita harap ini bisa berjalan. Itulah yang mau kita bicarakan dengan pemerintah provinsi, apa solusi mereka," pungkas Sunaryo.
Reporter: Dodi Ferdian