RIAUMANDIRI.CO, TEMBILAHAN - Sumbangsih Pandapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indragiri Hilir terhadap belanja daerah masih sangat kecil, sehingga ketergantungan belanja daerah sangat bergantung pada transfer dana perimbangan dari Pemerintah Pusat.
Oleh karenanya, kepada Pemerintah Daerah agar dapat melakukan berbagai langkah kebijakan untuk meningkatkan Pandapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Inhil.
Hal tersebut disampaikan juru bicara Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, Muhammad Sabit, SH pada rapat Paripurna ke 4 masa persidangan II Tahun 2018 tentang penyampaian laporan terhadap pembahasan Ranperda pertanggung jawaban APBD Tahun 2017, laporan Pansus terhadap 4 Ranperda.
"Persolaan yang paling mendasar dan kelemahan ada pada Pemda Inhil dan hampir terjadi pada semua Satuan Kerja perankat Daerah (KPD) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dimana diketahui seluruh SKPD dan OPD tidak memiliki data yang Valid dan Reliabel, Terukur dan Terpercaya, jelas M Sabit, Senin (6/8/2018).
"Sehingga hal ini sangat menyulitkan untuk melakukan capaian target yang diinginkan, khususnya terhadap data pajak dan data restribusi yang belum tervalidasi datanya secara baik, dan berakibat terjadinya berbagai potensi kebocoran pada Pandapatan Asli Daerah (PAD)," sambung Juru Bicara Banggar DPRD Inhil.
Lebih lanjut, Banggar DPRD Inhil juga menyorot tentang belanja modal dalam APBD Inhil terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun berdasarkan data yang ada dalam empat tahun terakhir. Sementara itu, belanja barang dan jasa dalam APBD Inhil terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dalam empat tahun terakhir.
"Masih sangat rendahnya realisasi belanja modal pada tahun 2017 ini, hanya mencapai 69, 23 %. Hal ini tidak berbading lurus dengan realisasi belanja operasional yang mencapai sebesar 93, 54 %. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa upaya kita untuk mewujudkan APBD sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat semakin sulit kita wujudkan," ulas Politisi Demokrat tersebut.
Dalam hal ini, Banggar DPRD Inhil juga menyarankan agar di masa yang akan datang dilakukan upaya dalam rangka efisiensi belanja barang dan jasa, serta efektifitas belanja modal, agar kualitas belanja APBD bisa tingkatkan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah, menuju Inhil yang berjaya dan gemilang 2025. (adv)