RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Riau, Saiman Pakpahan menegaskan, selama proses lelang swastanisasi sampah zona I Pekanbaru tidak dilakukan secara transparan, takkan pernah selesai. Bahkan bisa memunculkan dugaan itu terjadi karena jagoan dari OPD terkait tidak lolos menjadi pemenang lelang.
"Sepanjang pemerintah kota tidak transparan dalam proses lelang swastanisasi sampah, yakinlah tak kan pernah selesai. Bahkan dugaan terkait adanya permainan semakin besar karena jagoan dari OPD tidak lolos menjadi pemenang, sehingga lelang kembali diulang," tutur Saiman, Jumat (3/8/2018).
"Ini mengarah kepada siapa dekat dengan siapa atau pengusaha mana dekat dengan kekuasaan mana. Lalu dalam konteks itu mereka akan mendapatkan apa. Nah itulah politik dan lelang menjadi wait and see," sambungnya.
Menurut dia, yang dibutuhkan masyarakat dalam persoalan sampah bukan proyek, tapi bagaimana Kota Pekanbaru bersih, karena itu pemerintah harus berfikir. Kalau dikatakan masalah terjadi karena lelang, tidak mungkin, sebab tahun kemarin juga sudah diswastanisasi tapi tak juga beres dan mengapa sekarang kembali dipaksakan.
"Kalau memang tak serius lagi ngurusi Kota Pekanbaru mundur saja, masih banyak orang yang bisa serius mengurusnya. Kemarin sudah ada pemenang yang ditetapkan ULP namun dibatalkan. Nah, dari sini kan jelas ada indikasi proses lelang dilakukan tidak dengan transparan," tandas Saiman.
Pernyataan keras yang disampaikan Saiman menanggapi kembali dibukanya lelang swastanisasi sampah zona I untuk keempat kalinya.
Lelang ini sudah tayang di website resmi LPSE Kota Pekanbaru dengan nilai pagu paket mencapai Rp 85 Milliar.
Pemenang lelang nanti bekerja mengangkut sampah di tiga kecamatan di antaranya Tampan, Payung Sekaki dan Marpoyan Damai. Hingga hari ini Jumat (3/8), diketahui untuk peserta yang sudah mengikuti berjumlah sebanyak 23 perusahaan.
Reporter: Suherman