RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan keterangan pers seusai bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediaman Prabowo, di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (30/7/2018). Dalam pertemuan selama lebih kurang tiga jam tersebut, SBY mengatakan, dia dan Partai Demokrat sepakat untuk mengusung Prabowo sebagai calon presiden (capres).
"Kalau ditanya apakah masih ada diskusi Pak Prabowo presiden atau tidak, kami datang dengan satu pengertian Pak Prabowo adalah calon presiden kita," kata SBY disambut tepuk tangan pimpinan kedua partai yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Selanjutnya, SBY menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo untuk mengambil keputusan siapa calon wakil presiden (cawapres) yang akan menjadi pendampingnya. "Yang penting rakyat memberi dukungan yang kuat. Diyakini, pemerintahnya bisa mengemban dengan baik," kata presiden keenam RI tersebut.
Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan bahwa Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tidak pernah menuntut kepadanya posisi bakal calon wakil presiden (cawapres) di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Keduanya hari ini bertemu di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta.
"Saya ingin menegaskan bahwa SBY tidak menuntut atas nama pribadi maupun Partai Demokrat suatu nama cawapres tertentu," kata Prabowo seusai pertemuannya dengan SBY, di Jakarta, Senin (30/7/2018).
Kesepakatan antara SBY dan Prabowo itu direspons oleh kubu koalisi pendukung Joko Widodo (Jokowi). Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menyebut, kesepakatan koalisi antara Partai Demokrat dan Partai Gerindra untuk Pemilihan Presiden 2019 mendatang belum final.
"Masih terlalu pagi untuk menyebut bahwa koalisi tersebut merupakan koalisi yang final, selama belum jelas secara detail apa kesepakatannya, termasuk apakah Partai Demokrat rela kalau ternyata AHY bukan bakal cawapres yang akan berpasangan dengan Prabowo," ujar Arsul kepada wartawan, Senin (30/7).
Sebab, Arsul menilai, penjelasan kesepakatan koalisi kedua partai tersebut belum detail. "Konten penjelasan yang disampaikan kepada media masih merupakan 'loose leaf agreement' antara kedua pihak yang bisa saja tidak berlanjut ketika syarat-syarat detail tidak tersepakati," ujar Arsul.
Arsul melanjutkan, apalagi dengan komunikasi yang gencar dilakukan partai di poros luar Jokowi belakangan ini menunjukkan ada kesulitan di antara poros tersebut. Khususnya untuk menentukan nama cawapres. "Tarik-menariknya terasa kuat sekali antara Gerindra dan tiga parpol lainnya itu, Partai Demokrat, PAN, PKS, dan juga dengan elemen nonparpol, seperti mereka yang berkumpul dalam forum ijtima' ulama," ujar Arsul.
Hal ini, kata anggota Komisi III DPR, jelas berbeda dengan suasana di partai koalisi pendukung Joko Widodo. "Dalam soal penentuan paslon ini yang berada di koalisi Jokowi terasa lebih santai daripada suasana tarik-menarik yang ada di luar koalisi ini. Meski situasi yang dihadapi oleh mereka yang di luar koalisi Jokowi itu hal yang wajar saja dalam proses politik," ujarnya.
Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily tak mempersoalkan bergabungnya Partai Demokrat dengan poros Prabowo Subianto. Partai Golkar justru berharap poros tersebut segera mengumumkan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung di Pilpres 2019.
"Partai Golkar tentu menghormati langkah Partai Gerindra dan Partai Demokrat untuk kerja sama koalisi. Semoga segera diumumkan siapa pasangan calon presiden dan wakil presidennya," ujar Ace kepada wartawan, Senin (30/7).
Sebab, ia menilai, koalisi partai poros Prabowo Subianto masih memiliki pekerjaan rumah untuk menyepakati calon wakil presiden untuk Prabowo. Apalagi, setelah Partai Demokrat telah resmi bergabung ke dalam poros tersebut, membuat penentuan cawapres tidak akan mudah.
"Tidak mudah memang untuk menyatukan persepsi dan menyamakan figur yang disepakati. PKS kan juga mengajukan calon wapresnya. Bahkan, PAN mengajukan capresnya sendiri," kata Ace
Ace juga menegaskan, koalisi partai politik tentu harus memiliki platform politik. Karenanya, ia berharap bergabungnya Demokrat dalam koalisi tersebut memiliki platform politik yang jelas.
"Semoga platformnya bukan semata-mata karena tidak bisa bergabung dengan partai pendukung Pak Jokowi," ujar Ace.