RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Kelompok yang menamakan diri Gerakan Rakyat untuk Kedaulatan Blok Rokan (GRKBR) hari ini menggelar seminar nasional yang bertajuk Menuntut Pengelolaan Blok Rokan oleh BUMN. Acara ini membahas penolakan perpanjangan kontrak pengelolaan Blok Rokan oleh Chevron.
Acara ini sendiri dihadiri oleh politukus senior dan Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, Mantan Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara, Anggota Komisi VII Kardaya Warnika, Ketua FSPPB Arie Gumilar, dan beberapa perhimpunan mahasiswa.
"Kita bisa berdaulat secara energi kalau negara ini punya kemampuan secara independen untuk mengelola sumber energi. Kalau tidak berdaulat makanya harus mampu melakukan hal ini," kata Marwan Batubara di Nusantara V, MPR RI, Jakarta, Senin (30/7/2018).
Dalam seminar ini, seluruh pembicara diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan masing-masing terkait pengelolaan Blok Rokan. Mereka sepakat untuk mengambil alih pengelolaan Blok Rokan dari Chevron kepada Pertamina.
Ujung dari seminar ini nantinya dengan menandatangani petisi tentang 'Petisi Rakyat Untuk Blok Rokan'. Petisi itu berisi 7 poin yang intinya merebut kembali Blok Rokan dari Chevron.
Sementara itu Amien sendiri memandang bahwa Indonesia saat ini tengah terjadi korporatisasi yang mengalahkan demokrasi. Artinya kepentingan korporasi melebihi kepentingan orang banyak.
"Itu artinya dari kata korporat, artinya korporat yang menjadi kuasa. Ini fenomena," tuturnya.
Fenomena korporasi menurutnya juga didukung oleh pihak pemerintahan. Amien melihat korporatisasi saat ini dilestarikan di Indonesia. Atas dasar itu, Amien mengaku sangat mendukung petisi tersebut.
"Sekalipun enggak didengar nantinya, mungkin Jonan (Menteri ESDM) bilang, apa ini cuma koar-koar saja. Tapi yang penting terus saja dilakukan, nanti pasti ada solisi. Kegelapan kalau masih ada lilin ya lumayan, kalau dimatikan nanti benar-benar gelap gulita," tuturnya.