RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif mengatakan, kemungkinan partai koalisi keumatan mencalonkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) semakin besar. Koalisi yang terdiri dari Gerindra, PAN, PKS, PBB, Partai Berkarya dan Partai Idaman ini akan terus menggodok nama calon wakil presiden (cawapres) yang kini mengerucut ke dua nama.
Slamet menuturkan, untuk calon pemimpin bangsa ini akan dimatangkan kembali dalam ijtima ulama yang rencana diadakan pada Jumat (27/7) hingga Ahad (29/7) mendatang. "Kami lakukan ini sebelum deklarasi capres dan cawapres yang tentunya setelah ada rekomendasi dari Habib Rizieq Shihab di Mekkah," tuturnya dalam rilis yang diterima awak media, Senin (23/7/2018).
Slamet juga memastikan, partai koalisi keumatan sudah duduk bersama untuk bertukar pikiran demi kemaslahatan umat dan bangsa dalam acara Silaturahmi dan Tukar pikiran Dewan Penasihat persaudaraan Alumni 212. Pertemuan berlangsung pada Senin (23/7) mulai pukul 19.00 sampai 21.30 WIB di Hotel Sultan Jakarta.
Pertemuan tersebut dihadiri Prabowo yang didampingi sekjen dan waketum, ketua dewan pertimbangan PAN didampingi sekjen, sekjen PBB dan waketum partai Idaman. Perwakilan dari PKS dan Berkarya berhalangan hadir karena padatnya agenda partai.
Sementara itu, dari kalangan ulama dan tokoh PA 212 hadir KH Kholil Ridwan (DDII), KH Ahmad Shobri lubis (Ketun FPI ), KH Maksum Bondowoso, KH Ahmad Maksum Ciamis, Abah Raud (Adzikra), ulUsamah Hisyam (ketum Parmusi), KH Misbahul Anam (GNPF Ulama ) serta tokoh tokoh lainnya.
Dalam pertemuan ini, seluruh pihak saling bertukar pikiran mengenai masalah keumatan dan kebangsaan. "Di antaranya masalah pertahanan NKRI, PLN, Pertamina, Garuda dan sebagainya," ujar Ketua Media Centre PA 212 Novel Bamukmin.
Terdapat kesamaan pandangan diantara peserta pertemuan bahwa bangsa ini harus segera diselamatkan dan dibutuhkan pergantian kepemimpinan nasional. Persatuan umat juga harus diikat terus.
Oleh karena itu, dalam waktu dekat, partai koalisi keumatan akan segera deklarasi. "Dalam masalah kepemimpinan nasional indonesia harua dipimpin oleh pemimpin yang berani dan tegas serta tidak berkhianat kepada bangsa dan agamanya," ujar Novel.