RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Kepala Staf Presiden Moeldoko menyebut beberapa poin penting untuk menjaga netralitas aparat TNI terkait Pileg dan Pilpres 2019. Menurut dia, penting untuk menjaga netralitas para pimpinan TNI untuk memastikan prajurit menempati posisi yang pas dalam pemilihan umum.
"Memang netralitas TNI itu tergantung pada pemimpinnya atau aktornya. Di situlah, kalau pemimpinnya tidak netral maka kasihan juga bawahannya jadi bingung," kata dia saat ditemui di acara diskusi publik P8: 'Netralitas Aparat dalam Pilkada dan Pemilu', di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (5/7/2018).
Lebih lanjut mantan panglima TNI ini meminta para pemimpin untuk menjaga niat guna memastikan prajurit di posisi netral. Apalagi, menurut dia, hal itu sudah tertera jelas dalam instruksi dan aturan negara.
Moeldoko juga meminta semua pihak berhati-hati dalam menuduh ketidaknetralan aparat karena akan menyakiti aparat yang sudah bekerja sesuai aturan.
"Kasihan aparat di lapangan yang sudah punya niat baik untuk menjalankan tugasnya dengan aturan-aturan yang sangat ketat," ujarnya.
Selanjutnya dia meminta masyarakat untuk mengevaluasi sejarah netralitas TNI pascareformasi. Moeldoko mengklaim TNI sudah menjalankan tugas dengan baik.
"Ini harus menjadi fakta sejarah bahwa peran-peran itu sudah dijalankan dengan baik," katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan ada oknum di Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, dan TNI yang tidak netral dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018.
Sementara Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa netralitas TNI, Polri, dan BIN dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada bersifat mutlak.
"Ini (netralitas) sudah ditegaskan untuk disampaikan ke jajaran yang ada di Polri, TNI, dan BIN," jelas Jokowi di Stadion Gelora Bung Karno, Senin (25/6/2018).
Sumber: cnn indonesia