RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Badan Intelijen Negara (BIN) menyarankan Ketua Umum Partai Demokrat untuk melapor ke KPU atau Bawaslu terkait pernyataan SBY yang menyebut adanya oknum aparat penegak hukum, termasuk dari BIN, yang tidak netral dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018.
"Namanya tudingan itu sebaiknya dilaporkan ke Bawaslu atau Panwas atau ke KPU atau nantinya ke Mahkamah Konstitusi," kata Direktur Komunikasi dan Informasi BIN Wawan Hari Purwanto, Minggu (24/6/2018).
"Jadi tentu saja dengan bukti-bukti sehingga bisa diproses," imbuh Wawan.
Bukti-bukti atas apa yang ditudingkan menurut Wawan adalah hal yang penting agar proses selanjutnya bisa dilakukan. SBY pun diminta melapor agar tudingannya tidak sekadar isu belaka.
"Kalau misalnya kita sampaikan seperti ini tanpa ada proses yang dilalui seperti Bawaslu atau mekanisme Panwas, akhirnya menjadi isu saja, jadi tidak secara faktual tidak dilakukan laporan," kata Wawan.
Terlepas dari itu, Wawan memastikan BIN pun diawasi oleh banyak instrumen, baik secara internal maupun eksternal. Dari sisi internal, ada inspektorat dan atasan penegak hukum yang tidak segan memproses anggota BIN yang tidak netral dalam pilkada.
"Kemudian juga ada di DPR, Komisi I DPR yang selalu melakukan RDP, BPK dari sisi keuangan, semua terawasi," ucap Wawan.
Sebelumnya diberitakan, pernyataan SBY soal aparat yang tidak netral ini disampaikannya sebelum kampanye pasangan yang diusung Partai Demokrat di Pilgub Jawab, Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi, digelar. Dia meminta aparat netral menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 pada 27 Juni mendatang.
"Yang saya sampaikan ini cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum dari BIN, Polri, dan TNI. Itu ada nyatanya, ada kejadiannya, bukan hoax, sekali lagi ini oknum, namanya organisasi Badan Intelijen Negara atau BIN, Polri, dan TNI itu baik," kata SBY saat konferensi pers di Hotel Santika, Bogor, Sabtu (23/6/2018).
Sumber: detik