BAGANSIAPIAPI (HR)-Ketua KPU Rohil Agus Salim mengaku persiapan pemilihan kepala daerah Rohil 2015, masih terganjal anggaran. Namun, sesuai rencana persoalan tersebut akan dibicarakan ke pemerintah daerah.
"Kita sudah siapkan semua, baik masalah anggaran, pembayaran honor, sosialisasi. Dan, semua akan dibicarakan dengan pemerintah daerah," ungkap Agus Salim, Kamis (5/3).
Dikatakan, sebagaimana dalam peraturan Permendagri Nomor 57 Tahun 2014, telah diatur tentang acuan anggaran honor KPPS, PPK, dan sudah disamakan.
Sementara, untuk kegiatan sosialisasi dan kampanye anggarannya mengalami sedikit perampingan, disesuaikan kemampuan daerah.
"Kalau rancangan kampanye tingkat KPU provinsi biasanya didanai APBN, sedangkan di tingkat KPU daerah didanai APBD. Tetapi, secara resmi aturannya masih digodok KPU pusat," jelasnya.
Meski belum jelas secara aturan, Agus Salim menambahkan, menurut informasi bahwa pemasangan baleho buat atribut calon kepala daerah menjadi kewenangan KPU Riau.
Ketika ditanya menyangkut pemuktahiran data pemilih, Agussalim menyebutkan bahwa jumlah pemilih biasanya berkurang dari data administratif. Dan KPU Rohil masih menunggu keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
"Ya, kita lihat saja nanti sebab aturan mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah belum diundangkan," imbuhnya.
Tunggu Edaran
Agus Salim mengatakan pihaknya masih menunggu surat edaran resmi dari KPU pusat menyangkut teknis penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati yang digelar serentak di Riau termasuk salah satunya di Rohil.
"Surat edaran menyangkut peraturan pelaksanaan pemilihan masih digodok oleh KPU pusat, jadi kami sejauh ini dari KPUD kabupaten hanya persiapan biasa saja terutama membahas soal rencana usulan anggaran," ujar Agus Salim didampingi komisioner Supriyanto.
Pelaksanaan Pilkada diperkirakan dengan sistem yang lebih ramping, artinya ada pengurangan jadwal kampanye, pembatasan atribut kampanye dan lain-lain. Bahkan menurut Agus Salim ada rencana pusat untuk membatasi pengunaan atribut kampanye yang berlebihan sehingga antara para kandidat bisa sama dalam penggunaan atau pemasangan atribut kampanye. (zmi)