RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk menjelaskan secara terbuka ke publik soal ditemukannya ribuan e-KTP.
"Kalau rusak mengapa disimpan atau diarsipkan. Seharusnya kalau rusak harus langsung dimusnahkan dengan langsung mengguntingnya. Karena itu Mendagri harus menjelaskan kepada publik agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran," kata Zulkifli Hasan kepada wartawan usai acara buka puasa bersama dengan Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia, di rumah dinasnya, Senin (28/5/2018).
Secara terpisah, Ketua DPR Bambang Soesatyo juga meminta Kemendagri memberikan penjelasan mengapa e-KTP yang dinyatakan rusak masih tersimpan dan tidak segera dimusnahkan.
"Karena e-KTP tersebut berpotensi disalahgunakan saat Pilkada 2018 dan Pilpres 2019," kata Bamsoet, begitu dia akrab disapa, menanggapi ditemukakan e-KTP rusah tersebut.
Bamsoet meminta Kemendagri dan Polri untuk menelusuri dan mengusut kerjadian ini serta menindak tegas pihak pembuat e-KTP yang bermasalah untuk bertanggung jawab untuk mengganti blanko e-KTP yang dinyatakan rusak.
"Saya juga meminta Kemendagri untuk mempercepat proses pembuatan e-KTP, mengingat warga yang belum memiliki e-KTP tidak bisa menggunakan hak pilihnya di Pilkada mendatang," katanya.
Anggota Komisi II DPR Sutriyono mengungkapkan, berdasarkan hasil inspeksi mendadak (sidak) ke gudang e-KTP Badan Pengembangan SDM Kemendagri di kawasan Bogor, Senin (28/5) ditemukan 300 box, masing masing box berisi 2.800 e-KTP.
Di lokasi tersebut, anggota Komisi II menemukan ada pegawai yang sedang menggunting e-KTP, mengikat KTP. Seikat 50 keping e-KTP. Persoalannya kenapa e-KTP itu digunting, dipotong dan sebagainya.
"Di situ kita menemukan fakta-fakta bahwa ada KTP sedang dikerjakan karena mereka (petugas) tidak bisa menjawab karena hanya pekerja," jelas Sutriyono.
Kesimpulan dari kunjungan sidak Komisi II ke lokasi tersebut, pertama ada pengiriman KTP ke situ. Di situ memang tidak banyak yang tahu karena sifatnya hanya menerima barang.
"Pasalnya verifikasi bukan di situ, sehingga kita tidak bisa banyak bicara karena mereka di sana hanya pelaksana. Nanti kita akan cek dengan kemendagri dalam rapat," jelasnya.
Karena itu, dia meminta Mendagri untuk menjelaskan dan diklarifikasi. "Kalau tidak, bisa menimbulkan distrust kepada pemerintah dan proses pilkada," kata politisi PKS itu.
Reporer: Syafril Amir
Editor: Rico Mardianto