JAKARTA (HR)- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) mengajukan usul pinjaman luar negeri lebih dari USD15 miliar untuk menjamin pelaksanaan proyek infrastruktur prioritas selama lima tahun ke depan.
"Sekarang lagi dilengkapi semua untuk diserahkan ke Bappenas. Setelah itu, Bappenas kelola lagi detailnya sebelum disetujui Wapres," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono dalam rilis Pusat Komunikasi Publik Kemenpupera yang diterima di Jakarta, Kamis (5/3).
Saat ini, Kemenpupera tengah mempersiapkan rincian anggaran pinjaman luar negeri guna diserahkkan ke Badan Perencanaan dan Penangunaan Nasional (Bappenas).
Usul pinjaman luar negeri dari Kemenpupera senilai 15-23 miliar dolar AS untuk menjamin pelaksanaan proyek infrastruktur prioritas selama lima tahun ke depan.
Prioritas pinjaman akan dialokasikan untuk mendukung pengadaan akses air minum dan sanitasi layak yang mencapai 5 miliar dolar AS.
"Hal tersebut dalam upaya mendukung komitmen MDGs guna mengurangi masyarakat yang tidak dapat akses air minum. Bahkan ditargetkan 100 persen air aman untuk diminum," katanya.
Sementara untuk pembangunan jalan tol diusulkan senilai miliar dolar AS, konektivitas berupa pembangunan jalan dan jembatan USD2 miliar, serta untuk pembangunan waduk diusulkan USD1,5 miliar.
Untuk rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi diusulkan USD1,6 miliar dan USD1,6 miliar untuk pembangunan perumahan.
Menurut Basuki, pemerintah memilih memanfaatkan dana pinjaman luar negeri karena dinilai masih memberikan fasilitas kredit yang ringan.
"Fasilitas kredit itu tidak dapat dimanfaatkan saat Indonesia memasuki kategori negara dengan pendapatan menengah," ucapnya.
Untuk tahun ini, Kemenpupera diwartakan telah menyerap anggaran pinjaman luar negeri mencapai Rp9 triliun dalam APBN-P 2015 di luar usulan anggaran yang baru akan diajukan.
Sebagian besar sumber pinjaman berasal dari Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) dan Bank Dunia. (okz/ara)