PEKANBARU (HR)-Meski menyatakan kesiapannya menggelar Pilkada di sembilan kabupaten/kota se-Riau, namun berbagai persoalan dihadapi masih dialami KPU Riau. Hal tersebut diketahui dalam pertemuan antara Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy, dengan seluruh Komisioner KPU Riau dan Panwaslu Riau di ruang rapat KPU Riau, Rabu (4/3) kemarin. Di hadapan Lukman Edy, Nurhamim mengatakan dari sembilan daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak, 4 diantaranya yakni Bengkalis, Kepulauan Meranti, Dumai dan Indragiri Hulu, sudah mengesahkan anggaran Pilkada nya di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015. Sisanya, 5 daerah lainnya, yakni Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kuantan Singingi, Pelalawan dan Siak, masih dalam pembahasan di RAPBD Perubahan 2015. "Totalnya sekitar Rp190 miliar untuk Pilkada serentak di sembilan kabupaten dan kota se-Riau," terang Nurhamin. KPU menyampaikan permasalahan yang dihadapi institusinya, yakni terkait belum adanya anggaran KPU Riau untuk Pilkada serentak. "Selama ini kegiatan turun ke daerah-daerah meninjau kesiapan Pilkada pakai dana pinjaman. Karena belum punya anggaran buat itu," lanjutnya lagi. Nurhamim juga menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi KPU Riau seperti masalah validasi DPT di perusahaan dan selisih DPT Pileg dan Pilgub yang mencapai puluhan ribu suara. Di salah satu daerah, ditemukan sesuatu yang sangat aneh yang tidak bisa dijelaskan yakni selisih DPT Pilgub dan Pileg yang mencapai puluhan ribu. Ini perlu jadi catatan agar validasi DPT bisa lebih maksimal," tukasnya. Menyikapi hal tersebut, Lukman Edy mengatakan akan segera mencarikan solusi persoalan tersebut. Khusus masalah DPT, kalau DPR RI sudah menyetujui anggaran Rp1 triliun untuk Kementerian Dalam Negeri. "Hal tersebut untuk penyempurnaan e-KTP dalam kaitannya memperbaiki DPT secara menyeluruh," pungkasnya.(dod)