RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Riau menyatakan telah memecat Wakil Sekretaris PWNU Riau, Khalid Junaidi, dari kepengurusan karena dianggap memperkeruh hubungan antara NU dengan Ustaz Abdul Somad (UAS).
Ketua PWNU Riau T Rusli Ahmad dalam konferensi pers di Pekanbaru, Senin (7/5/2018), menegaskan pemecatan tersebut merupakan hukuman terberat dari organisasi atas anggotanya yang telah melanggar aturan.
"Ini berdasarkan kesepakatan pengurus PWNU Riau dilakukanlah pemecatan kepada Khalid Junaidi. Kita tidak ingin ada yang menfitnah NU dan merusak hubungan dengan Ulama (UAS)," tegas Rusli.
Sebelumnya, beredar kabar terkait ketidakhadiran Ustaz Abdul Somad dalam Perhelatan PWNU Riau di Pekanbaru. Salah satu penyebabnya Ustaz Abdul Somad merasa difitnah karena dianggap "mencari panggung" dalam acara akbar NU di Riau.
Rusli Ahmad menegaskan, informasi batalnya Ustaz Abdul Somad menyampaikan tausiah tidak benar. Diakuinya bahwa hal ini ada yang ingin mengadu domba antara ulama sehingga mencemarkan nama baik NU dan juga Ustad Abdul Somad.
"Hingga saat ini tidak ada sampai pemberitahuan langsung terkait pembatalan. Malah UAS merasa dirinya difitnah sehingga kita harus ambil sikap tegas terhadap kasus tersebut," ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.
Dia tetap memastikan UAS hadir karena belum ada pihak UAS menyampaikan secara resmi pembatalan kehadirannya untuk mengisi tausiyah dalam apel akbar NU Riau.
Anggota DPRD Riau itu, berkomitmen UAS yang akan mengisi tausiyah pada saat apel akbar. Jika Ustad Abdul Somad tidak hadir, maka hanya akan ada apel akbar NU, tanpa tausiyah.
"Kita sudah minta UAS tidak membatalkan tausiyahnya, dari pukul 16.00-17.00 WIB. Hampir 30 ribu orang datang, sesuai janji beliau hanya satu jam akan memberikan tausiyah, dan sampai hari ini, kami masih optimis jika UAS akan hadir," tuturnya.
Sementara, pihaknya mengatakan tengah merampungkan persiapan kedatangan Presiden RI Joko Widodo, selain Presiden juga hadir Menteri Kabinet Kerja di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Puan Maharani serta Menteri Koordinator Kemaritiman RI, Luhut Binsar Panjaitan
Sumber : Antara