RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Tidak transparannya data yang diserahkan oleh masing-masing daerah berdampak pada sulitnya Bank Indonesia dalam merumuskan kebijakan yang benar-benar valid dan dijadikan pedoman dalam penetapan angka inflasi.
Oleh sebab itu, diharapkan keapda seluruh pemerintah daerah di kabupaten untuk bisa memberikan data yang valid. Demikian diungkapkan oleh Wakil Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Riau, Irwan Mulawarman kepada Riaumandiri.co, Rabu (28/3/2018) usai pertemuan TPID se-Riau, di Hotel Pangeran Pekanbaru.
"BI butuh data yang jelas, yang bisa dipertanggungjawabkan oleh BI dalam membuat kebijakan," ujar Irwan.
Menurutnya, dari paparan masing-masing kabupaten ternyata banyak data yang sampai ke BI tidak transparan. Bahkan ada beberapa daerah yang tidak memiliki data yang akurat tentang kebutuhan dan pasokan bahan pangan sehingga memicu inflasi.
Dicontohkannya Kabupaten Siak, yang selama ini dikenal sebagai sentra beras, ternyata hasil panen di sana baru bisa memenuhi 60 persen kebutuhan masyarakat.
Daerah lainnya, seperti pemerintah daerah di Kota Dumai, Bengkalis dan Pelalawan, tidak bisa menunjukan data akurat tentang bahan pangan. Pemprov Riau selama ini menyatakan defisit beras, namun data kebutuhan sesungguhnya dari kabupaten dan kota, tidak pernah bisa dipertanggungjawabkan.
"Masalah akurasi data, misalkan kebutuhan masyarakat untuk komoditi beraskah sebesar itu. Kalau iya, dipenuhi dari mana saja selama ini, dan berapa kekurangannya. Itu baru satu komoditas yang tidak akurat, belum yang lain seperti cabai dan gula," katanya.
Jadi, kata dia, setiap kebijakan yang dikeluarkan, secara moneter dan secara sektoral dalam rangka pertumbuhan ekonomi, itu lebih jelas.
"Data yang tidak jelas menimbulkan kebijakan kami yang bias di daerah. Kondisi ini kalau terus dibiarkan akan merugikan masyarakat karena rekomendasi ketika terjadi gejolak kenaikan harga tidak bersifat permanen," ujarnya.
"Provinsi lain tidak seperti ini. Riau ini entah kenapa susah sekali," papar Irwan.
Ditambahkannya, salah satu kendala sulitnya mendapat data yang valid untuk bahan pangan karena hingga kini Riau tidak memiliki pasar induk. Selain itu, fasilitas jembatan timbang juga tidak difungsikan lagi.
"Sekarang ini, validitas data komoditi yang masuk tidak ada yang akurat," tambahnya.
Dalam rapat tersebut, Irwan mengatakan TPID di seluruh kabupaten/kota di Riau harus membuat acuan (road map) dalam bekerja selama setahun ke depan. Salah satunya adalah untuk mencari data yang valid tentang pasokan dan kebutuhan bahan pangan.
"Dari hasil pertemuan ini, nantinya diharapkan ada tim pengawas untuk mengawal progres hasil rapat TPID," pungkasnya.
Reporter: Renny Rahayu
Editor: Rico Mardianto