RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Walikota Pekanbaru non-aktif yang kini maju sebagai Calon Gubernur Riau, Dr. H. Firdaus, ST, MT hari ini, Selasa 27 Maret 2018 di Jakarta mendapat penghargaan sebagai pemimpin visioner Indonesia.
Acara yang bertajuk “Event the Power Collaboration” sebagai bentuk apresiasi kepada kepala daerah yang dinilai inovatif, berprestasi dan visioner.
Firdaus tampil sebagai pemenang pertama, disusul peringkat kedua walikota Padang (cuti), H. Mayeldi Ansharullah, dan di posisi ketiga Bupati Karang Asem, I Gusti Ayu Mas Sumatri.
Penghargaan tersebut diberikan atas kerjasama program yang bertajuk “Visionary Leader” yang ditaja Dirjen Otda Kemendagri dan SINDO, dengan pengujian yang ketat oleh beberapa pakar seperti Gun Gun Heryanto dari The Political Literacy Institute, Andi Ilham Said ketua Institute for Corporate Directorship, dan Sumarsono Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.
Sebelumnya (25/01/2018), bertempat di auditorium gedung Sindo Jakarta, dilakukan pengujian atas beberapa kepala daerah yang dinilai panitia mewakili kriteria pemimpin visioner. Acara yang berlangsung 2 hari (24-25/01) tersebut juga diikuti oleh Firdaus.
Pada sesi pemaparan, Firdaus banyak bercerita mengenai konsepsi masyarakat madani yang ia terapkan di Pekanbaru. Secara singkat Firdaus mendefinisikan masyarakat Madani sebagai masyarakat yang mengambil nilai-nilai religi sesuai keyakinan agamanya masing-masing sebagai pijakan akhlak dan moral serta ditopang dengan kecerdasan intelektual.
Menuju kesitu, Firdaus menyinggung Revolusi Mental dengan 3 dimensi, yakni dimensi akhlak, dimensi karakter dan dimensi kerja keras. Dengan istilahnya sendiri, Firsaus ingin mewujudkan Pekanbaru yang “smart goverment” dan “smart people.”
Menurutnya ada 3 ukuran pemerintahan yang baik yakni pertama, memiliki aparatur yang cerdas, mempunyai budaya kerja yang cerdas atau yang sering ia sebut (trilogi) dan didukung masyarakat yang cerdas.
Namun dalam sesi pengujian, Dirjen Otda Sumarsono mewakili Pemerintahan ternyata mempersoalkan penggunaan istilah “masyarakat madani” oleh Walikota Pekanbaru tersebut. Menurutnya, Kepala Daerah merupakan bagian integral dari pemerintahan pusat.
Istilah masyarakat madani menurutnya bisa mengundang polemik idielogis, karena garis besar cita-cita Indonesia menciptakan masyarakat yang Pancasilais dengan perwujudan masyarakat adil dan makmur.
Firdaus pun menanggapi pernyataan Sumarsono dengan mengatakan bahwa Sila pertama dari Pancasila merupakan dasar pijakan akhlak masyarakat madani. Menurut Firdaus , masyarakat madani tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
“Perasan Pancasila ada pada program-program kerja Pemko Pekanbaru. Kita menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan seperti bantuan modal usaha, pendidikan gratis serta beasiswa bagi keluarga miskin dan juga tentu saja jaminan kesehatan. Masyarakat cerdas dalam visi masyarakat madani merupakan pembentukan generasi yang berilmu dan berakhlak yang sudah dipersiapkan dari pra nikah, asupan gizi semasa bayi lalu pendidikannya, lingkungan keluarga, sekolah dan tentu saja lingkungan masyarakat yang akan membentuk karakter masyarakat baru yang madani, jadi tidak bertentangan dengan Pancasila dan Nawacita.” jelas Firdaus.
Dalam kesempatan itu juga, Firdaus menguraikan masalah utama bangsa Indonesia adalah kemiskinan cara berpikir. Sumber pendapatan utama bangsa Indonesia dipaparkan Firdaus justru dikuasai asing, tak heran jika dia menyebut pemerintahan kita tidak berdaulat atas kekauaan alam dan tidak mandiri dalam perekonomian, seperi yang ia singgung dalam kutipannya mengenai Trisakti Bung Karno.
“Masalah kita ada pada mindset yang belum merdeka. Pikiran kita masih dijajah. Ukurannya adalah Trisakti Bung Karno, yakni Berdaulat secara politik, ya kita memang berdaulat, kedua Mandiri dalam ekonomi, ini yang jadi masalah. Riau penyumbang 50% minyak nasional, siapa yang kuasai? asing. Lalu industri perbankan juga 65% dikuasai asing, mineral dan batubara 70% dikuasai asing dan perkebunan, siapa yang kuasai? asing juga.” jelasnya Firdaus.
Menurut Firdaus, penjajahan ekonomi yang berwujud pada penguasaan sumber daya alam yang harusnya dikuasai negara tapi justru dikuasai asing diakibatkan karena mentalitas kita bukan mentalitas orang merdeka. Untuk itu sekali lagi dia membantah bahwa masyarakat madani yang ia sedang wujudkan tidak memiliki pertentangan dengan Pancasila.
“Sebaliknya masyarakat madani ini adalah langkah konkrit mewujudkan masyarakat yang Pancasilais, wujud konkrit memenangkan Pancasila dengan menciptakan syaratnya terlebih dahulu, yakni generasi milenial yang berilmu dan berakhlak mulia. Siapa penyelenggaranya? ya kita umaro (Pemerintah, red), ya ulama atau orang berilmu dan tentu saja masyarakat (umat).” Jelas Firdaus.***
Editor: Nandra F Piliang