RIAUMANDIRI.CO, PASIR PENGARAIAN - Sejak Bupati Rokan Hulu (Rohul), Sukiman dilantik pada 14 Februari lalu, posisi Wakil Bupati Rohul masih kosong hingga saat ini. Partai Golkar dan Partai Gerindra, yang merupakan partai koalisi dalam pilkada lalu mulai angkat bicara dan mendesak Pimpinan DPRD Rohul membuat tata tertib pemilihan wakil bupati Rohul.
Hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna penyampaian laporan Pansus sekaligus pengambilan keputusan tentang empat ranperda yang dilaksanakan di Gedung DPRD Rohul, Senin (26/3/2018).
Anggota DPRD Rohul dari Fraksi Gerindra Novliwanda Adi Putra mengatakan, sesuai UU Nomor 10 tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah No 102 Tahun 2014, pemilihan wakil bupati seharusnya sudah dilakukan setelah satu bulan bupati atau gubernur dilantik.
“Jika kita merunut kepada Surat Keputusan (SK) Pelantikan Bupati Rohul Sukiman yang dilaksanakan pada 14 Februari lalu, seharusnya 30 hari atau satu bulan setelah pelantikan, pemilihan wakil bupati Rohul sudah lewat. Untuk itu saya meminta kepada Pimpinan DPRD supaya membuat rumus tentang tata cara pemilihannya. Supaya roda pemerintahan dapat berjalan sesuai yang diharapkan,” ujar Novliwanda.
Sebagai salah satu partai pengusung pada Pilkada lalu, kata Novliwanda, Gerindra memiliki kader untuk diusung menjadi wakil bupati Rohul menggantikan Sukiman yang saat ini menjabat sebagai Bupati Rohul. Namun mengenai nama yang akan diusung, kata dia, masih menjadi dinamika politik.
“Soal siapa yang diusung, Gerindra bisa saja mendorong Ketua DPC Partai Gerindra Rohul. Karena beliau juga punya keinginan dan kemampuan untuk menjadi Wakil Bupati Rohul. Justru itu sekarang kita mendorong pimpinan DPRD Rohul agar segera membuat tata tertib pemilihan wakil bupatinya. Supaya roda pemerintahan Rohul berjalan sebagaimana mestinya,” tegas Novliwanda.
Tak kalah saing, Fraksi Golkar yang juga merupakan salah satu partai pengusung dalam pilkada lalu ternyata memiliki sederet nama yang layak diusung menjadi wakil bupati Rohul. Di antaranya Sariantoni (Ketua DPD II Partai Golkar Rohul), Nono Patria Pratama (Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Rohul) dan Masgaul (Anggota DPRD Riau dari Fraksi Golkar).
“Bicara soal kader, Golkar sendiri memiliki banyak nama yang layak menjadi wakil Bupati Rohul. Bisa saja Ketua DPD II Partai Golkar Rohul, bisa dari DPRD Riau dari Fraksi Golkar. Bahkan kalau saya dipercaya partai, saya siap untuk maju,” tegas Nono Patria Pratama.
Ditanya soal fenomena pemilihan wakil bupati Rohul yang dikait-kaitan dengan uang, Nono Patria Pratama menegaskan hal itu tidak akan terjadi. Karena menurutnya, dalam pemilihan wakil bupati Rohul nantinya akan mengedepankan musyawarah dan mufakat.
“Angka-angka itu tidak ada. Sekarang lebih mengedepankan mufakat. Dengan artian, siapa bisa sejalan dalam menjalankan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rohul, itulah yang kita harapkan. Dan Fraksi Golkar menginginkan, wakil Bupati Rohul yang terpilih ini harus memahami, peduli dan bukan memaksakan kehendak sebagai pemimpin,” jelas Nono.
Reporter : Agustian
Editor : Rico Mardianto