PEKANBARU (HR)-Proyek pembangunan sekolah yang dianggarkan dengan dana multiyears Pemko Pekanbaru, mulai dikerjakan. Namun dalam pemaparan soal anggaran, ternyata masih mengalami kekurangan anggaran yang perlu dicarikan solusi agar dapat difungsikan nantinya."Kekurangan sekitar Rp90 miliar lagi, tapi itu masih belum rampung dikaji. Semula dalam DED kita menggunakan Solar System memang mahal, nanti dibincangkan lagi," ujar Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Abdul Jamal, dalam kunjungan lapangan bersama Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Selasa (3/3).
Dalam pembangunan fasilitas pendidikan ini, Pemko Pekanbaru telah menganggarkan Rp46 miliar untuk SMP Madani yang dibangun di Jalan Kasah dan Rp90 miliar lebih untuk SMK Teknologi di Kelurahan Air Hitam. Anggaran tersebut secara multiyears dalam APBD Kota Pekanbaru tahun 2014-2016.
"Selain fisik, atau infrastruktur, ada lagi Alat labor dan ini belum dianggarkan dalam multiyears. Sekarang kita libatkan konsultan mengkaji lagi. Kemudian meubeler juga tidak masuk dalam anggaran multiyears itu," ujar Abdul Jamal.
Begitu juga dalam keterangan dalam Hearing dengan Komisi IV, Karena tak adanya alat labor ini, Disdik berharap agar ada sharing budget dengan Pemerintah Provinsi Riau. "Karena pada 2017 nanti SMA/SMK itu sudah bisa dikelola Pemerintah Provinsi Riau. Termasuk guru nanti kita juga akan kerja sama dengan Pemprov Riau," jelas Jamal lagi.
Setelah meninjau lokasi dua proyek pembangunan sekolah ini, Jamal tetap optimis pembangunan bisa selesai tepat waktu, meskipun pada 2015 ini pengerjaan masih tahap pembersihan lahan atau tidak sampai 1 persen.
"Kalau perhitungan hari kita optimis. Kontraknya kemarin mulai dikerjakan 17 Januari 2015 karena lelang pada Desember 2014. Kontrak berakhir pada November 2016. Maka ada sekitar 706 hari lagi," ujar Jamal meyakinkan.
Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru, Roni, kepada wartawan disela kunlap menuturkan bahwa persoalan yang muncul dalam pembangunan infrastruktur pendidikan tersebut akan dicarikan solusi dengan cara pembicaraan dengan instansi terkait.***