RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang mendukung program Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), yaitu satu desa satu sub penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Saya mendukung program satu desa satu sub penyalur BBM agar pemerataan satu harga terwujud. BPH Migas harus berani membuat terobosan meski tidak mudah, dan jika itu untuk membuat daerah semakin sejahtera maka kami akan akan berada di belakang,” tegas Oesman Sapta.
Dukungan itu disampaikan Oesman Sapta ketika menerima Pimpinan dan komisioner BPH MIGAS, di komplek Parlemen Senayan, Jakarta Senin (26/2/2018). Oesman Sapta didampingi anggota Komite II DPD RI yang Prof Dailami Firdaus.
“DPD RI melalui Komite II saya harap segera mengadakan pertemuan untuk memperdalam program tersebut, ini sangat baik dan membantu ekonomi kerakyatan juga pemerataan penyaluran BBM di seluruh pelosok daerah, kalau bisa satu desa minimal ada satu pom bensin mini tersebut,” ujarnya.
Sebelumnya Kepala BPH Migas Fasnhurullah Asa, mengungkapkan, penyaluran BBM di daerah-daerah terkendala dengan jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) yang masih belum mencukupi. Dimana jumlah keseluruhan SPBU di tanah air sekitar 7000 dan 70 persennya berada di Pulau Jawa.
Dengan program satu desa satu penyalur BBM maka kendala tersebut dimungkinkan akan teratasi, terutama diwilayah daerah 3T (Terpencil, Tertinggal, Terluar).
Dijelaskan, selain efektif, nilai investasi ya pun sangat terjangkau dibandingkan bila harus membuat SPBU berskala besar. Nilai investasi sikitar Rp.50 hingga Rp. 100 juta dan tentu ini akan meringankan sekali dan mampu membuka lapangan kerja didaerah-daerah tersebut.
Menurut keterangan Ketua BPH Migas program satu desa satu sub penyalur BBM dalam mewujudkan program BB satu harga. Karena untuk mewujudkan BBM satu harga seperti yang di programkan pemerintah karena masih kurangnya sebaran SPBU di daerah, dan jika di rata-rata 1 SPBU melingkupi 300 km, sehingga sangat sulit dijangkau.
“Dengan target BBM satu harga kami mendorong banyak penyalur seperti SPBU mini. Karena membangun SPBU cukup mahal apalagi investasi di daerah. Oleh karena itu kami mendorong daerah untuk menjadi sub penyalur BBM, kami akan melegalkan izinya, alatnya dan penyalurannya di daerah-daerah nanti,”jelasnya.
Dailami Firdaus anggota Komite II mengatakan bahwa DPD RI punya peran strategis dalam mewakili daerah. Untuk lebih mendetail Dailami yang juga Senator DKI tersebut menyatakan bahwa dalam waktu dekat Komite II DPD RI akan segera melaksanakan Rapat dengan BPH migas dalam mewujudkan BBM satu harga tersebut.
Reporter: Syfril Amir
Editor: Rico Mardianto