RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Setelah sempat ditutup sementara selama kurang lebih dua puluh hari, proses pembatalan haji reguler akan kembali dibuka besok, Selasa 6 Februari 2018. Hal ini dibenarkan oleh Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Ahda Barori.
“Keputusan Dirjen tentang Pedoman Pembatalan Pendaftaran Haji Reguler, hari ini sudah ditandatangani oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU). Proses pembatalan akan kembali dibuka besok,” ungkap Ahda dalam keterangannya, Senin (5/2/2018).
Proses pembalatan haji reguler sempat ditutup sementara karena seiring dilakukannya perubahan pengelolaan dana haji dari Kementerian Agama ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Sejak dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada akhir Juli 2017, BPKH mulai bersiap menjalankan tugas sesuai UU 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Dana haji yang dikelola oleh BPKH mulai 2018. Sehingga perlu dilakukan beberapa perubahan regulasi, termasuk perubahan rekening setoran haji dari atas nama Menteri Agama ke BPKH.
Kasubdit Pendaftaran Noer Aliya Fitra (Nafit) menjelaskan, bila sebelumnya calon jemaah haji reguler membayar setoran awal BPIH ke rekening Menteri Agama, mulai tanggal 12 Januari 2018. Saat ini setoran awal akan dibayarkan ke rekening BPKH.
Hal itu juga berlaku dengan proses pembatalan pendaftaran, pelunasan, dan pengembalian dana setoran awal BPIH. "Kini, pengembalian setoran awal BPIH akan dilakukan oleh BPKH ke rekening jemaah haji yang bersangkutan," ujar Nafit.
Adapun proses pembatalan pendaftaran haji kini dilakukan melalui mekanisme dua pintu. Proses pembatalan melalui Kementerian Agama, sedang pengembalian dana hajinya akan dilakukan oleh BPKH.
"Pembatalan tetap berlangsung seperti semula. Dari jamaah ke Kankemenag kabupaten dan kota. Selanjutnya, surat pengajuan dikirim ke Ditjen PHU," terangnya.
Setelah dilakukan verifikasi dan konfirmasi batal, Ditjen PHU akan mengirim surat pengajuan pengembalian dana jemaah batal ke BPKH untuk diproses lebih lanjut sampai uang cair melalui BPS BPIH. Proses pembatalan dari Kankemenag sampai dengan diajukan ke BPKH selama delapan hari kerja.
"Sedangkan BPKH akan melakukan verifikasi dan pencairan dana. Kalau merujuk pada RPP Pengelolaan Keuangan Haji, durasi waktunya sekitar lima hari kerja," imbuhnya
Kepada jemaah haji reguler yang akan melakukan proses pembatalan, Nafit mengimbau untuk mulai mempersiapkan berkas-berkasnya dan datang ke Kankemenag dan kabupaten dan kota tempatnya mendaftar sesuai dengan jam kerjanya masing-masing.(okz)
Editor: Nandra F Piliang