RIAUMANDIRI.CO, RENGAT - Belum adanya kata sepakat antara Badan Anggaran DPRD dan Pemkab Indragiri Hulu dalam penyusunan anggaran, khususnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), menjadi polemik tersendiri dalam proses verifikasi APBD Inhu 2018 pada tingkat provinsi. Kondisi ini berujung tak kunjung tuntasnya verifikasi APBD kabupaten tersebut.
Permasaahan tarik ulur anggaran ini, tentunya akan membuat gerah banyak pihak. Bagaimana tidak, sudah akan sampai pada penghujung Januari 2018, APBD Inhu tak kunjung juga bisa digunakan, otomatis roda ekonomi juga akan berjalan lambat.
Menanggapi masalah ini Ketua DPC Partai Demokrat Inhu, Arwan Citra Jaya meminta kepada pihak legislatif maupun eksekutif agar dapat mencari jalan terbaik untuk penyelesaian persoalan ini. "Cari solusi terbaik, sehingga tidak ada yang menjadi korban dalam masalah ini," tegasnya.
Menurut mantan Wakil Ketua DPRD Inhu tersebut, kedua lembaga ini sama-sama bekerja untuk masyarakat, jika keduanya sudah menonjolkan kekuasaan masing-masing tentunya akan tidak baik bagi masyarakat nantinya.
Belum lagi isu yang berkemkang di masyarakat, dua lembaga ini disebut-sebut saling menyalahkan. Satu pihak mengklaim DPRD Inhu yang salah, pihak lain menyatakan Pemkab Inhu yang salah. Jika ini terus terjadi, yang akan dirugikan pasti masyarakat.
"Mari sama-sama kita bicara untuk kepentingan masyarakat. Dengan begitu tentunya akan terbangun keharmonisan hubungan dan sinergisitas dua lembaga pemerintahan ini kedepannya, untuk Indragiri Hulu lebih baik dan sejahtera," ajak pria yang biasa disapa Wawan ini.
Reporter: Eka BP
Editor: Nandra F Piliang