RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Penetapan pemenang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang dilakukan Komisi Pemelihan Umum (KPU) Provinsi Riau, ditentang salah satu pasangan calon yang kalah. Ratusan orang dikerahkan ke kantor KPU untuk membatalkan pengumuman yang berujung kerusuhan.
Melihat kondisi tersebut, Kepolisian Daerah (Polda) Riau yang sudah menyiagakan ratusan personel untuk bertindak cepat. Awalnya, diturunkan personel Sabhara meredam aksi massa dengan bernegosiasi terlebih dahulu supaya bubar secara damai.
Bukannya bubar, ratusan personel dilempari dengan botol dan batu. Massa yang juga membawa kayu menyerang polisi. Beruntung petugas telah melengkapi diri dengan tameng, sehingga tak ada batu yang menembus barisan.
Personel Sabhara kemudian dilapisi barisan Brimob dan juga mengerahkan water canon. Beberapa saat kemudian, seluruh aksi massa yang anarkis berhasil diredam setelah dipukul mundur petugas, dimana provokatornya ditangkap untuk diinterogasi.
Bubarnya massa bukan berarti membuat kerja polisi selesai. Penghuni gedung KPU Riau mendadak panik karena di salah satu sisi gedung ditemukan benda mencurigakan diduga berisi bom. Tim Gegana Polda Riau yang telah siaga langsung mengambil langkah cepat dengan mengosongkan area gedung.
Hasil pemeriksaan tim Gegana, dipastikan bahwa benda mencurigakan itu merupakan bom, sebagai bagian aksi teror pasca rekapitulasi. Dengan sigap, bom berhasil dijinakkan dan diledakkan dan tidak ada korban jiwa akibat aksi teror tersebut.
Semua kejadian di atas bukanlah yang sebenarnya. Ini merupakan simulasi yang digelar Polda Riau, disaksikan KPU dan Bawaslu Riau. Kegiatan berlangsung di Sekolah Polisi Negara (SPN), Jalan Pattimura Kota Pekanbaru, dan bersandikan Operasi Mantap Praja Muara Takus 2018. Ratusan massa pendemo diperankan oleh polisi.
Menurut Kapolda Riau, Irjen Pol INandang, simulasi dilakukan sebagai pemantapan persiapan pengamanan Pilkada. Tak hanya soal unjuk rasa, juga disimulasikan pendistribusian logistik, kampanye hinggga pencoblosan di bilik suara.
"Targetnya penyelenggaraan Pilkada aman, lancar dan penuh kesantunan sehingga terpilih pasangan terbaik di Provinsi Riau," ungkap usai simulasi, Jumat (19/1).
Dalam persiapan ini, juga dibahas beberapa kerawanan selama tahapan Pilkada. Menurut mantan Kapolda Sulawesi Barat (Sulbar) itu, kerawanan tak hanya dari tindak pidana dan unsur politik tapi juga jarak tempuh ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang menyulitkan petugas memantaunya.
"Kan ada TPS yang jauh kalau ditempuh, sementara polisi terkadang harus mengawasi 3 TPS sekaligus sehingga tidak bisa hadir tepat waktu karena tak bisa orang hadir di tiga tempat dalam waktu sama," papar Nandang.
Nandang menyebut ada beberapa kategori TPS dalam Pilkada, mulai dari rawan hingga aman. Untuk kategori rawan, 1 TPS akan dijaga polisi sementara aman bisa 3 TPS dipantau 1 polisi. Keadaan ini, sebutnya, dibutuhkan peran besar personel Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang nantinya disiagakan 6 orang di setiap TPS. Dengan begitu dipastikan kecurangan bisa ditekan dengan peran Linmas karena dianggap sebagai pengamanan terdepan.
"Kalau ibarat naik pesawat, Linmas ini harus memeriksa boarding pass. Diperiksa KTP-nya, surat keterangannya. Kalau tidak ada maka tidak diperbolehkan masuk," imbuh Nandang.
Oleh karena itu, Nandang menyatakan Linmas tidak boleh berada di areal pencoblosan tapi di luar. Tugasnya memeriksa di pintu masuk bersama personil Polri yang disiagakan.
Sebelumnya, Polda Riau menyatakan telah menyiagakan sebanyak 9.000 personel guna pengamanan pesta demokrasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Empat pasang bakal calon telah mendaftar ke KPUD Riau.
Reporter: Dodi Ferdian
Editor: Nandra F Piliang