RIAUMANDIRI.CO, PASIR PENGARAIAN - Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melakukan audit investigasi terhadap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rohul. Hal itu terkait membengkaknya utang rumah sakit plat merah tersebut.
Sekretaris Daerah Damri Harun, Rabu (10/1/2018) membenarkan adanya tindakan audit investigasi terhadap keuangan di RSUD Rohul tersebut. Pasalnya, adanya utang obat RSUD yang mencapai Rp5.3 miliar tersebut dinilai janggal.
Damri menyebutkan, selain sebelumnya pemerintah daerah sudah pernah menganggarkan pembayaran utang RSUD pada tahun 2016, pihak RSUD selama ini juga tidak pernah sekalipun menyampaikan laporan finansial kepada pemerintah ataupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
"Saya sudah perintahkan inspektorat untuk melakukan audit investigasi. Dari situ nanti kita tahu di mana datangnya utang itu, kemudian kemarin mengapa tidak disampaikan pada pembahasan APBD 2018," ucap Sekda kesal.
Disinggung terkait pengakuan Direktur RSUD dr Faisal Harahap yang mengatakan bahwa utang RSUD belum dibayarkan oleh pemerintah, secara tegas dibantah Sekda.
"Belum dibayarkan gimana, pemerintah sudah membayar kok, untuk utang 2015 itu sudah kita anggarkan di APBD 2016 untuk bayar utang. Utang apalagi," katanya.
Dengan dilakukannya audit investigasi terhadap RSUD Rohul, Sekda berharap akan ditemukan benang merah terkait carut marutnya pengelolaan RSUD, apakah dari manajemennya yang tidak mampu mengelola keuangan dengan baik, atau ada faktor lain.
"Setiap tahun kita melakukan pembahasan APBD, yang tahu kondisi keuangan RSUD itu kan orang RSUD, jika pemasukan dan pengeluaran tidak seimbang, itu kan bisa di-support dari APBD. tapi selama ini kan RSUD menyatakan cukup. Sehingga kita tidak support dari APBD," terang dia.
Saat ini kata Damri, pemerintah daerah tetap menunggu hasil audit investigasi. Namun yang jelas, lanjut Damri, pembayaran utang di APBD 2018 tidak mungkin bisa dilakukan mengingat sudah disahkanya APBD Rohul 2018.
Untuk itu ia mengimbau kepada manajemen RSUD untuk memaksimalkan peralatan dan sarana yang ada dalam rangka melayani masyarakat yang membutuhkan pengobatan.
Selain itu, ujar Damri, pemerintah daerah juga akan melakukan evaluasi terhadap 536 tenaga kerja di RSUD, yang diduga menjadi salah satu sebab besarnya operasional RSUD.
"Saya sudah perintahkan asisten III untuk mengevaluasi tenaga kerja di RSUD apakah staf yang ada melebihi kapasitas atau kurang. Kalau melebihi akan kita sebar ke Puskesmas yang masih membutuhkan sehingga penerimaan BLUD RSUD itu bisa dimaksimalkan untuk pelayanan masyarakat," pungkasnya.
Reporter: Agustian
Editor: Rico Mardianto