RIAUMANDIRI.co, Pangkalan Kerinci - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pelalawan melalui gabungan Komisi yang dipimpin oleh Nasaruddin SH MH dan pihak Pemerintah daerah yang dihadiri oleh Wakil Bupati Pelalawan beserta Kapolres AKBP Kaswandi Irawan dan Sekdakab Tengku Muklish, Selasa (24/10) mengundang pihak manajemen PT RAPP dan perwakilan buruh, menggelar rapat dengar pendapat.
Rapat tersebut membahas soal nasib buruh yang bekerja di PT RAPP yang terancam dirumahkan, ini terjadi dampak dari pembatalan RKU oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beberapa waktu lalu yang membuat resah ribuan pekerja di perusahaan kertas dan bubur kertas tersebut.
Dari hasil pantauan di dalam rapat terlihat beberapa petinggi pihak manajemen PT RAPP, di antaranya Wan Jack dan Mabrur serta didampingi pengurus Asosiasi Pekerja Riau Komplek ( Asperikom ) PT.RAPP. Dikatakan Wan Zack, dirinya atas nama perusahaan sama sekali tidak pernah menyuruh para pekerja untuk melakukan aksi unjuk rasa pada Senin awal pekan lalu di Pekanbaru.
Bahkan dirinya bersama Kapolres sudah meminta pada serikat pekerja agar membatalkan unjuk rasa tersebut, tetapi para pekerja menolak dan tetap ngotot bahwa mereka akan melakukan aksi. Aksi tersebut bukan untuk membela perusahaan, tetapi untuk memperjuangkan nasib mereka yang bekerja di RAPP karena dikhawatirkan dampak dari berhentinya operasional perusahaan, akan berdampak pada perekonomian mereka selanjutnya.
“Sudah saya minta dan sarankan kepada karyawan kita, kita akan mencoba berupaya maksimal dengan melakukan negosiasi ke pusat, tapi mereka tetap menolak dan ingin melakukan unjuk ras untuk memperjuangkan nasib mereka yang bekerja di perusahaan PT RAPP. Upaya negosiasi itu kita lakukan bersama Pak Kapolres kemarin sebelum mereka menggelar aksi. Dari pada unjuk rasa tersebut nanti berujung anarkis atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka kita mencoba untuk mengawal unjuk rasa itu, bukan memfasilitasi seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang diluar sana,” jelas Wan Zack.
Awal pertemuan hearing, perwakilan dari Asperikom menyampaikan permasalahan kegundahan atas pembatalan RKU oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sehingga akan berdampak terhadap kelangsungan hidup para pekerja yang sudah puluhan tahun mengabdikan diri di PT RAPP.
Mereka juga meminta dukungan serta solusi permasalahan yang dihadapi kepada anggota legislatif DPRD Pelalawan terkait jaminan kelangsungan hidup agar tidak dilakukannya pemutusan hubungan kerja oleh PT RAPP kepada sejumlah karyawan.
Sebelumnya mereka sudah melaksanakan aksi damai demonstrasi di Kantor Gubernur Riau dan DPRD Propinsi Riau pada Senin (23/10) lalu.
Baca juga di Koran Haluan Riau edisi 25 Oktober 2017
Reporter: Pendi
Editor: Nandra F Piliang