RIAUMANDIRI.co, PEKANBARU - Desa merupakan sebuah kawasan yang sering dipersepsikan orang kota sebagai tempat nyaman dan indah. Meski kadang menyimpan sebuah potret buram kemiskinan, jalan rusak, mandi cuci kakus (MCK) tidak ada, listrik belum masuk dan pendidikan yang rendah. Citra kurang baik inilah yang hendak dihapus di Bumi Lancang Kuning ini.
Demikian disampaikan Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Riau, Nurzahedi, atau lebih dikenal dengan panggilan Eddy Tanjung kepada riaumandiri.co,
Jumat (22/9/2017).
Untuk itu, sebut Bakal Calon Gubernur Riau (Balon Gubri) ini, sangat perlu dianggarkan dana desa oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang sebenarnya merupakan belanja
pemerintah pusat yang direalokasikan langsung ke pedesaan. Seperti tertuang dalam Anggaran dan Belanja Negara Tahun 2015, 2016 dan 2017, di mana dana desa berasal dari dua program.
"Yaitu, dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dan belanja terkait sistem penyediaan administrasi umum pedesaan, serta proyek infrastruktur dasar yang berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum," ulas Eddy Tanjung.
Anggota DPR RI itu mengemukakan pula, bantuan langsung tersebut tentu menuntut tanggung jawab moral dan administrasi dari perangkat desa dan masyarakat untuk memakai dana bantuan desa dengan sebaik-baiknya.
"Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan penyediaaan MCK yang memadai kerap menjadi kendala kemajuan desa. Keberadaan jalan menjadi prasyarat untuk menyalurkan hasil bumi ke luar desa, dan sebaliknya menyalurkan barang dan jasa bagi kebutuhan warga desa," tambahnya.
Eddy Tanjung juga menyoroti, sering terjadi dimana hasil bumi yang dihasilkan desa menjadi tak berharga lantaran terkendala pemasarannya untuk dibawa keluar. Penyebabmya adalah jalan yang buruk.
"Kita bisa bayangkan, untuk sampai ke kecamatan terdekat saja dibutuhkan waktu berjam-jam. Sementara di musim penghujan, jalan terputus, jalan menjadi berlumpur atau berubah jadi "sungai kering". Padahal, sayur, buah, atau barang dagangan lain yang cepat basi butuh waktu cepat agar segera dapat menjangkau konsumen," sambungnya.
Tidak hanya persoalan jalan, Eddy Tanjung pun menyoroti keberadaan banyak jembatan pedesaan di Riau yang sudah tidak layak. Kondisi tersebut cukup membahayakan para penggunanya.
Bagi pengembangan sumber daya manusia (SDM), akibat infrastruktur buruk ini juga akan menghambat masyarakat desa untuk menikmati pendidikan yang lebih tinggi.
Karena, lokasi sekolah pada tingkat SMP, SMA serta perguruan tinggi umumnya berada di kecamatan dan kota kabupaten.
Pembangunan pedesaan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, imbuhnya lagi, memang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.
"Caranya adalah dengan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan," pungkas Eddy Tanjung.
Ia pun menegaskan, jika terpilih menjdi gubernur di Pilkada Riau yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2018 mendatang, tekadnya untuk membangun desa akan langsung menjadi prioritas utama dalam tahun pertama kepemimpinannya.
"Kita akan hitung secara mendalam, berapa alokasi dana desa dari Pemprov Riau ke depan yang bisa kita alokasikan untuk setiap desa dan kelurahan di Riau dengan anggaran maksimal. Sebab ini juga sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa," terang Eddy Tanjung. (ral)