Jakarta (RIAUMANDIRI.co) - Anggaran belanja pemerintah pusat menurut fungsinya pada RAPBN 2018 meningkat tipis, menjadi Rp1.443,2 triliun dari APBN 2017 sebesar Rp 1.343,0 triliun.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat menyampaikan Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Pemerintah terhadap RAPBN 2018 di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/8/2017).
Menurut Presiden, peningkatan tersebut dimaksudkan untuk mendorong fungsi belanja pemerintah untuk memberikan pelayanan umum dan mendorong sektor ekonomi dan pariwisata.
Anggaran belanja pemerintah pusat menurut fungsi ini dibagi menjadi 11 fungsi antara lain fungsi pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, agama, pendidikan dan perlindungan sosial.
"Alokasi anggaran pemerintah pusat yang terbesar adalah fungsi pelayanan umum yaitu 30,3% dari total anggaran fungsi. Sisanya sekitar 69,7% tersebar pada fungsi-fungsi lainnya," kata Presiden.
Besarnya alokasi anggaran untuk pelayanan umum, menurut Jokowi, mencerminkan fungsi utama pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
"Dari fungsi tersebut peningkatan signifikan terjadi di fungsi pelayanan umum, pariwisata dan ekonomi. Dalam RAPBN 2018, anggaran untuk fungsi layanan umum naik dari Rp347,4 triliun menjadi Rp437,9 triliun pada tahun depan," katanya.
Sedangkan anggaran belanja pariwisata tercatat meningkat dari Rp3,34 triliun menjadi Rp7,45 trilun. Sementara itu, anggaran belanja pemerintah pusat untuk fungsi ekonomi naik menjadi Rp344,4 triliun dari APBN 2017 sebesar Rp323,4 triliun.
Sementara itu pemerintah juga meningkatkan anggaran kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial selaras dengan arah kebijakan fiskal 2018 yang diperuntukkan dalam meningkatkan keadilan sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas SDM.
Sedangkan asumsi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,4% untuk tahun depan, menanjak dari estimasi dalam APBN Perubahan 2017 sebesar 5,2%. Angka tersebut diiringi oleh laju inflasi sebesar 3,5% atau melandai dari tahun ini yang diperkirakan mencapai level 4,3%.
Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang tahun depan diprediksi bergerak di kisaran Rp13.400 per dolar Amerika Serikat atau menguat tipis dari perkiraan tahun ini sebesar Rp13.500 per dolar AS.
Selain itu, harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) pada 2018 diasumsikan tidak bergerak dari harga tahun ini. Sementara, lifting minyak mengalami sedikit penurunan dan lifting gas meningkat tipis.
Terkait pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) ditargetkan naik 12,6% menjadi Rp535,3 triliun pada tahun anggaran 2018 dari APBN Perubahan 2017 senilai Rp475,48 triliun.
"Target tersebut diestimasi terdiri dari pendapatan PPN dan PPnBM dalam negeri sebesar RpRp383,48 triliun serta PPN dan PPnBM senilai Rp151,44 triliun ditambah PPN dan PPnBM lainnya Rp374,1 miliar.," katanya.
Ia mengatakan, peningkatan pada 2018 tersebut dipengaruhi oleh peningkatan upaya Pemerintah untuk mendorong konsumsi rumah tangga, antara lain dengan memperbaiki program perlindungan sosial guna meningkatkan pemerataan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Peningkatan tersebut adalah dampak positif dari dukungan kebijakan perpajakan berupa pengembangan fasilitas perpajakan online (e-service) seperti e-registration, e-billing, e-filling dan e-bukpot.
"Secara total, Pemerintah menargetkan mampu meraup pendapatan negara sebesar Rp1.878,45 triliun pada 2018 dari APBNP 2017 senilai Rp1.736,06 triliun," katanya.
Baca juga di Koran Haluan Riau
Reporter: Surya Irawan
Editor: Nandra F Piliang