PEKANBARU (RIAUMANDIRI.co) - Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dengan tegas mengatakan bahwa Pemprov Riau tidak pernah menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk kegiatan Pilkada 2018, baik dari dana Bansos maupun dari dana hibah.
Menurut Gubri seluruh kegiatan yang ada di Pemprov di keluarkan melalui mekanisme dan peraturan yang berlaku. Kalau untuk Pilkada telah dikeluarkan anggaran melalui KPU dan Bawaslu. Sedangkan Bansos dan hibah dikeluarkan melalui pokok pikiran dari DPRD dan pengajuan dari masyarakat.
"Dari mana kita mengelurkan Bansos untuk Pilkada, semuanya melalui mekanisme. Bansos Pilkada sudah jelas kita serahkan ke KPU dan Bawaslu, untuk bantuan organisasi ada juga mekanismenya. Kalau aspirasi masyarakat itu dari Dewan yang hasil resesnya disampaikan dan diajukan ke kita," tegas Gubri.
Andi Rahman, biasa ia disapa, juga menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah memakai dana Bansos untuk kepentingan Pribadi. Termasuk untuk kegiatan pribadinya, karena semua sudah melalui mekanisme.
"Jadi kembali saya tegaskan, semua melalui mekanisme. Yang jelas saya tidak pernah memakai untuk pribadi, saya juga telah tegaskan kepada seluruh OPD untuk menjalankan kegiatan sesuai mekanisme," tegasnya lagi.
Sebagaimana diberitakan di media, tahun 2018 akan dilaksanakan Pilkada serentak, dimana terdapat 171 daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Center for Budget Analysis (CBA) juga menyoroti Pos anggaran Dana hibah dan Bantuan sosial (Bansos) daerah yang akan melakukan Pilkada serentak. Termasuk Riau ada dalam daftar CBS Provinsi Riau menggunakan anggaran sebesar Rp1 Triliun lebih.
Baca juga di Koran Haluan Riau edisi 16 Agustus 2017
Reporter: Nurmadi
Editor: Nandra F Piliang