JAKARTA (RIAUMANDIRI.co) - Pembangunan gedung baru DPR RI bakal dimulai pada 2018 mendatang. Anggaran yang dibutuhkan juga sudah masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPR Tahun 2018.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kepada pers di Media Center DPR, Kamis (10/8) menjelaskan, berdasarkan SEB Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan No S-593/MK.02/2017 dan 291/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2017 tanggal 25 Juli 2017, DPR memperoleh pagu anggaran sebesar Rp5,7 triliun.
Sebagian dari pagu anggaran tersebut akan digunakan untuk memulai pembangunan gedung baru. Karena sistem anggaran pembangunan gedung baru tersebut menggunakan tahun jamak atau multiyears.
"Perencanaan penataan kawasan parlemen sudah sepakati di Paripurna 2015. Saya sebagai ketua Tim Implementasi sudah mempidatokannya di depan Paripurna dan disepakati secara aklamasi. Itulah yang kemudian mulai masuk anggarannya untuk perencanaan dan realisasi," ungkap Fahri Hamzah.
Dijelaskan Fahri, mekanisme perencanaan keuangan untuk pembangunan gedung baru tersebut dilakukan secara transparan. "Jadi itu suatu mekanisme perencanaan keuangan yang sangat transparan. Bahkan lebih transparan daripada yang lain-lain. Saya tidak usah sebut, banyak sekali pos anggaran yang tiba-tiba anggran yang baru muncul," kata Fahri.
Bahkan kata Fahri, berdasarkan hasil penelitian salah satu LSM di Jerman, yaitu Parliamentary Budgeting and Transparancy yang dilakukan oleh Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) menyatakan DPR menjadi lembaga legislatif yang paling transparan dalam penggunaan anggaran se-Asia Tenggara.
"DPR pun juga menjadi lembaga yang paling aktif dalam mengutamakan keterbukaan serta partisipasi publik sejak proses perencanaan hingga penyusunan anggaran," jelas Fahri.
Fahri menyebutkan, pembangun gedung baru DPR adalah infrastruktur dari demokrasi, yang paling penting sebagai penanda lahirnya daulat rakyat republik ini.
"Tidak usah kita mengadu-adu. Ini juga untuk kepentingan, kesejahteraan rakyat, kemajuan rakyat, untuk kemajuan untuk peradaban demokrasi," tegas Fahri didampingi Kepala Badan Keahlian DPR (BKD) Johnson Rajagukguk dan Kepala Biro KSAP Setjen DPR Endah Tjahjani Dwirini R.
Apalagi, ulas Fahri, DPR sebagai parlemen negara demokrasi terbesar nomor 3 di dunia, juga melibatkan diri dalam percaturan global lembaga-lembaga parlemen dunia, termasuk AIPA.
Baca juga di Koran Haluan Riau edisi 11 Agustus 2017
Reporter: Syafril Amir
Editor: Nandra F Piliang